WartaBulukumba - Angka-angka telah dibeberkan dan tertuang dalam rancangan anggaran Pemilu 2024.
Anggarannya mencapai Rp86 triliun. Angka itu dinilai oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai angka yang terlalu besar.
Tito Karnavian mengungkapkan penilaiannya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI membahas Pemilu 2024.
Baca Juga: Survei ASI menuju Pemilu 2024, elektabilitas 4 parpol ini melonjak naik
Dilansir WartaBulukumba.com dari PMJ News, Kamis 16 September 2021, Tito Karnavian meminta jumlah itu kembali dipertimbangkan untuk efisiensi. Salah satu argumentasi yang disebutkannya adalah karena saat ini masih dalam pandemi Covid-19.
Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Baca Juga: Siti Zuhro: Habib Rizieq adalah simbol perlawanan dalam 'kekosongan' kepemimpinan
Sementara itu aaat ini anggaran di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun. Berartu masih kurang Rp10 triliun.
Mendagri mengatakan bahwa meskipun sektor kesehatan telah terlihat melandai namun Indonesia masih didera kondisi ekonomi nasional yang minus.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 16 September 2021.
Baca Juga: Suara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan naik jika dipasangkan Andi Amran Sulaiman
Tito lantas membentangkan uraiannya berupa perbandingan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029.
Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun. Pada Pemilu 2019 sebesar Rp27,479 triliun. Sementara itu, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menurut Tito, besarnya anggaran itu harus dipertimbangkan. Kondisi negara saat ini harus menjadi perhatian.
Baca Juga: Survei Indikator Politik Indonesia: Kinerja Wapres Ma'ruf Amin rendah di mata publik!
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," tuturnya.
"Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul," imbuhnya.***