WartaBulukumba.Com - Di kedalaman hutan belantara Borneo, gemuruh mesin terus menyapa malam dan siang. Pembangunan IKN terus berderap dan sudah tiba di titik 77 persen perampungan.
Pembangunan IKN di sela pepohonan rindang juga selalu berisi tiupan angin yang membisikkan kisah-kisah baru: pencapaian dan sekaligus sorotan. Laju pembangunan IKN dibersamai isu perusakan lingkungan, isu bayang-bayang kekuatan China 'Beijing Baru' hingga 'Jokowi perusak demokrasi'.
Pada 2023 lalu, sosok Jokowi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diangkat di salah satu artikel yang diterbitkan media asing, majalah TIME.
Baca Juga: Polri mulai berkantor secara bertahap di IKN tahun 2024
TIME memperkirakan Jokowi akan dikenang sebagai Presiden yang mengantarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, 'Jokowi perusak demokrasi'.
"Seiring dengan berakhirnya satu dekade pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru, (yakni) kemunduran demokrasi," tulis Majalah Time di akun instagramnya pada Kamis, 1 November 2023.
Dalam artikelnya berjudul "Indonesia's President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope-His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy", media tersebut awalnya menyebut optimisme saat Presiden Jokowi terpilih sebagai presiden 2014 lalu. Namun sejumlah kritikan kembali muncul, terutama IKN.
Baca Juga: FIFA mengucurkan Rp85,6 miliar untuk membangun Pusat Pelatihan Nasional IKN
"Namun seiring berlalunya dekade pemerintah pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru kemunduran demokrasi," tulis media itu lagi.
"Bahkan inisiatif puncaknya, yang dimaksudkan sebagai monumen besar warisannya- pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara, untuk menggantikan ibu kota yang ada di Jakarta tampaknya merupakan perwujudan dari kemunduran tersebut," muat media itu lagi.
TIME menulis bagaimana proyek untuk memindahkan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan telah menuai banyak skeptisisme dan kritik. Mulai dari konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga kekhawatiran mengenai investasi China yang menurut para kritikus menjadikan Nusantara sebagai "Beijing Baru".
TIME menulis awalnya sejumlah kekhawatiran bahwa Jakarta yang tak dapat dihuni lagi menjadi alasan ibu kota baru menjadi keharusan. Mulai dari kemacetan, polusi, pencemaran, termasuk isu akan tenggelam pada 2050.
"Namun implikasi yang lebih berbahaya di mana para pengamat memperingatkan adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru yang terletak ratusan mil jauhnya dari Jakarta dan akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, yang akan menonjolkan di negara yang saat ini merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," tulis media itu lagi.
Penghuni IKN dari RRC?
Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Fadli Zon Official pada 2021, ekonom Rizal Ramli membeberkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur justru akan menguntungkan China.
"Nanti penghuninya dari RRC yang menjadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru tapi jadi ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru," kata Rizal Ramli.
Imbas lainnya menurut Rizal Ramli, ibu kota baru di tempat seperti Kalimantan Timur akan membuat pejabat kian merasa nyaman lantaran 'sulit didemo'.
"Kalau Presidennya terpilih dari situ, mereka tidak takut, karena kalau di Jakarta mereka bisa didemo dari rakyat biasa hingga mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo? Rakyat mau mengeluh pun enggak bisa," ujarnya.
Ekonom ini pun lantas membuat perbandingan dengan sistem kerajaan pada zaman dahulu.
"Kalau kerajaan dulu diatur dari ibu kota tersebut, tapi mereka tidak bisa dituntut di situ," ungkapnya.
Bagaimana kondisi Jakarta kelak?
Dalam sebuah wawancara online WartaBulukumba.Com dengan Sri Eko Sriyanto Galgendu, Ketua Umum (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) yang juga dikenal sebagai seorang teman dekat Presiden Joko Widodo, mengungkapkan keprihatinannya.
Sri Eko Sriyanto Galgendu, yang memiliki usaha rumah makan sukses di kawasan strategis Juanda Raya dan Pecenongan, melontarkan sederet pandangan berdasarkan analisa.
"Telaah lebih mendalam dari perencanaan pemerintah yang hendak memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur hingga kelak akan disebut IKN Nusantara, menjadi luput dari perhatian dan perhitungan dari orang banyak tentang kondisi Jakarta serta dampak pada daerah sekitarnya yang kelak mungkin akan mati suri, terutama dalam bidang ekonomi dan usaha yang sudah mengendap dan berbasis utama di Jakarta," jelasnya kepada WartaBulukumba.com pada Senin, 25 September 2023.
Secara ekonomi, Sri Eko Sriyanto Galgendu mengungkapkan bahwa setidaknya kelak -- jika Ibu Kota Negara Indonesia jadi pindah -- pendapatan semua sektor usaha bisa dikatakan tergerus 50 persen dari nilai pendapatan rutin yang sudah dibangun dengan susah payah.
Sebagai tokoh utama pencetus dan penggerak Forum Negarawan, Sri Eko Sriyanto Galgendu merasa perlu untuk mengingatkan tentang kondisi dan situasi Jakarta bila kelak ditinggalkan sebagai pusat pemerintahan.
"Setidaknya soal aset serta segenap fasilitas yang telah dibangun dan tersedia di Jakarta, mungkin akan terbengkalai atau dilelang kepada pihak swasta atau perusahaan asing," ungkapnya.
Dia juga mengkhawatirkan bahwa hanya perusahaan asing yang mampu membeli aset pemerintah yang relatif mahal di Jakarta.
"Akibatnya, aset paling strategis yang ada di Jakarta bisa berpindah tangan kepada pihak asing," tambahnya.
Ketika ditanya tentang ketakutan terhadap Jakarta yang kelak akan terkesan kosong, Sri Eko Sriyanto Galgendu mengibaratkannya seperti suami istri yang berpisah.
"Bisa jadi justru masing-masing pihak akan menemukan ketenteraman hati," katanya.
Dengan pergeseran ini, pertanyaan besar tetap melayang tentang apa yang akan terjadi dengan Jakarta dan bagaimana proses pemindahan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
IKN merusak lingkungan?
Gambar-gambar yang dimuat NASA melalui laman Landsat.visibleearth.nasa.gov menunjukkan metamorfosis Nusantara, dari April 2022 hingga Februari 2024.
Diperoleh satelit mata-mata angkasa, OLI-2 Landsat 9 dan OLI Landsat 8, panorama itu tentang tanah yang terbuka, jalanan yang terukir, mempersiapkan panggung bagi 500.000 jiwa yang akan datang, menurut skrip proyek.
NASA menguraikan, proyek ini berjanji akan melahirkan sebuah metropolis yang hijau dan ramah pejalan kaki, dengan nafas yang diambil dari energi terbarukan, dan menjaga 75 persen kota tetap sebagai hutan. Namun, di balik tabir, ada kekhawatiran dari para ilmuwan.
Mereka merenungkan nasib hutan dan penghuni alam, di tanah dan air yang kaya akan keanekaragaman hayati, tempat berlindung hutan bakau, monyet belanda, dan lumba-lumba Irrawaddy.
Meski pemandangan telah berganti dengan dramatis, Ibu Kota Nusantara masih jauh dari akhir ceritanya. Pembangunan, layaknya sebuah epik, dijadwalkan rampung pada 2045.
Sebelumnya, pada 18 April 2022 lalu, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menegaskan bahwa ada perampasan ruang laut dalam pembangunan IKN.
Dikutip dari laman Walhi.or.id, UU No. 3 Tahun 2022 menyebutkan, untuk mendukung proyek IKN akan dibangun dua pelabuhan penting, yaitu: pertama, Pelabuhan Semayang yang terletak di Teluk Balikpapan.
Fungsinya, sebagai pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional serta melayani rute penumpang jarak jauh; kedua, Terminal Kariangau berada lebih jauh ke pedalaman di Teluk Balikpapan. Fungsinya sebagai pelabuhan kargo internasional.
Rencana pembangunan dua pelabuhan skala besar tersebut akan semakin memperburuk daya dukung dan daya tampung bentang alam Teluk Balikpapan yang kini telah dibebani izin industri seluas 3.917 hektar.
Dalam narasi pembangunan IKN, Teluk Balikpapan hanya ditempatkan sebagai pelengkap bahkan objek eksploitasi. Nasibnya tak jauh berbeda dengan Teluk Jakarta.
Tidak dimasukannya Teluk Balikpapan ke dalam perairan laut IKN sebagai kawasan tangkap nelayan dan kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat, sebagaimana telah diusulkan oleh berbagai kelompok masyarakat, mengindikasikan adanya praktik perampasan ruang laut yang akan dilanggengkan oleh UU IKN.
Sebelumnya, Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021-2041 (Perda Zonasi Kalimantan Timur) telah mengalokasikan Teluk Balikpapan sebagai zona pelabuhan.
Karena telah dialokasikan sebagai zona Pelabuhan dalam Perda Zonasi Kalimantan Timur, keluarga nelayan yang tinggal di 27 desa pesisir di sepanjang Teluk Balikpapan, dipaksa harus menangkap ikan lebih jauh ke Laut Jawa atau Selat Makasar.
Pihak WALHI menambahkan, UU IKN didesain dengan sengaja tidak memberikan koreksi serius terhadap alokasi ruang laut di Teluk Balikpapan yang tidak memberikan ruang hidup bagi nelayan di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur (2020) terdapat 4.126 keluarga nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 6.118 keluarga nelayan di Kota Balikpapan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya ikan di Teluk Balikpapan.
Pembangunan IKN sudah capai 77 Persen
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengungkapkan bahwa progres pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai 77 persen.
Dengan begitu, pembangunan IKN saat ini difokuskan untuk menyiapkan ekosistem utama, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara.
Pemfokusan itu bertujuan agar nantinya Istana Presiden dan lapangan upacara IKN bisa digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.
“Istana Presiden dan lapangan upacara, progres konstruksinya sudah hampir 60 persen. Target pada Juni 2024, bangunan istana, lapangan upacara dan podium akan berfungsi 100 persen dan dapat digunakan untuk mendukung upacara kemerdekaan RI, yang dapat menampung 8.700 orang,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat.***