Network
Mohammad Hatta dalam buku yang ditulisnya berjudul "Menuju Gerbang Kemerdekaan" membentangkan peristiwa bersejarah tersebut:
Sukarno berkata, "Aku persilakan Bung Hatta menyusun teks ringkas itu sebab bahasanya kuanggap yang terbaik. Sesudah itu kita persoalkan bersama-sama. Setelah kita memperoleh persetujuan, kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah."
Aku menjawab, "Apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik Bung menuliskan, aku mendiktekannya." Semuanya setuju, kalimat pertama diambil dari akhir alinea ketiga rencana Pembukaan UUD yang mengenai Proklamasi.
Baca Juga: 6 jam TNI kuasai Yogya! Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mengagetkan tentara Belanda
Lalu, kalimat pertama itu menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Namun, aku mengatakan, kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebab itu, mesti ada komplemennya yang menyatakan bagaimana caranya menyelenggarakan revolusi nasional. Lalu, aku mendiktekan kalimat yang berikut, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Setelah bertukar pikiran sebentar, teks itu disetujui oleh kami berlima yang menjadi panitia kecil.
Pada 73 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, Sukarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia saat itu, untuk kali pertama Sukarno menawarkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato yang sekarang dikenang sebagai Hari Lahir Pancasila, Sukarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara merdeka.
Baca Juga: Ammatoa Kajang di Bulukumba sudah mempraktikkan demokrasi Pancasila jauh sebelum NKRI berdiri
Sukarno menawarkan lima sila yang terdiri: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain Sukarno, Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat menyampaikan pandangan mengenai dasar negara.
Ada juga M. Yamin dan Soepomo yang memaparkan pandangan mereka. Namun, pidato Sukarno yang dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia. “Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan riuh. Tepuk tangan yang riuh sebagai suatu persetujuan.
