Network
Lebih parah lagi, mereka juga menghadapi masalah yang sama terkait dengan uang transportasi. Berbeda dengan tetangga mereka di Kabupaten Gowa dan Maros, anggota KPPS Makassar tidak menerima uang transportasi saat pelantikan atau Bimtek.
Masalah uang transportasi di Makassar menarik perhatian Koordinator Forum Advokasi Kebijakan Kesejahteraan (FAKK) cabang Makassar, Sampir Hafinuddin. Dalam sebuah wawancara, ia menyoroti ketidakadilan dan kemungkinan penyelewengan anggaran.
"Kenapa ada diskriminasi dalam pendistribusian dana? Apakah KPU Kota Makassar kekurangan anggaran atau ada dugaan korupsi?" tanya Sampir dengan nada kekhawatiran.
Ia mendesak KPU pusat untuk mengklarifikasi situasi ini dan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk menyelidiki. Sampir menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana Pemilu, mengingat integritas proses pemilihan sangat bergantung pada kepercayaan publik.***
