WartaBulukumba.Com - Keluhan KPPS bermunculan dari sejumlah daerah. Dugaan dana snack disunat hingga uang transport saat pelantikan. Keluhan dipicu dari dugaan ketimpangan di seputar pelantikan KPPS.
Di balik setiap tirai tempat pemungutan suara yang tampak sederhana, terhampar kisah perjuangan yang tidak terlihat oleh mata publik. Di ruang-ruang hening tempat demokrasi bernapas, para anggota KPPS berdiri sebagai pilar-pilar kecil namun penting. Tugas mereka, yang sepintas terlihat mudah, adalah sebuah tanggung jawab berat yang dipikul di pundak.
Namun, di balik dedikasi mereka, sebuah isu muncul dan mengguncang perhatian publik. Media sosial baru-baru ini dikejutkan oleh pemberitaan mengenai dana snack yang disunat saat pelantikan KPPS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman. Snack yang seharusnya menjadi bentuk apresiasi sederhana bagi para penyelenggara pemilu ini, ternyata dinilai tidak layak dan jauh dari memadai.
Baca Juga: Berapa gaji petugas KPPS Pemilu 2024?
Uangnya di kantong siapa?
Keresahan ini tak lama kemudian menemukan gema di media sosial. Tagar KPPS menjadi tren dan topik pembicaraan yang ramai, mengungkap kisah serupa dari berbagai penjuru negeri. Di Sleman, keluhan bukan hanya tentang kualitas snack, melainkan juga mengenai nilai dan transparansi dana yang seharusnya disediakan untuk pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Di Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, sebuah keluhan yang sama terdengar dari akun @OmJ_JeNggot. Dalam rangkaian tweet-nya, ia menyatakan bahwa pada saat pelantikan KPPS di wilayahnya, mereka tidak menerima apa pun.
“553 orang x 100.000 = Rp55.300.000. KPPS tidak dapat apa-apa. Uangnya di kantong siapa?,” begitu tanya yang ia lontarkan.
Baca Juga: Penyelesaian kasus penganiayaan terhadap lansia di Dusun Dongi Bulukumba ini terkesan lamban
Kekecewaan ini bukan hanya terbatas pada satu wilayah. Dari Sleman hingga Manggarai Selatan, suara-suara serupa terdengar, mempertanyakan kejelasan dan transparansi dana yang seharusnya mereka terima.
Kondisi ini memunculkan tanggapan dari Sekretariat PPS Manggarai Selatan. @OmJ_JeNggot melanjutkan narasinya dengan memposting klarifikasi dari pihak penyelenggara. Menurut keterangan tersebut, snack memang telah dipesan, tetapi terjadi keterlambatan dalam pengiriman.
"Mungkin datangnya setelah acara berakhir, itupun jika benar," ucapnya dengan nada skeptis. Selain itu, ia juga menyoroti ketidakjelasan mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk transportasi. Klarifikasi ini, yang diunggah lengkap dengan tangkapan layar, menambah keruh situasi yang sudah ada.
Baca Juga: Peristiwa ancaman disertai parang di Bulukumba! Yang lebih ngeri karena pemicunya tidak jelas
Tak ada kompensasi uang transport
Keluhan serupa juga bermunculan dari berbagai penjuru Indonesia. Di Medan, akun media sosial @gracesofloveq mengekspresikan kekecewaan yang mirip. Menurutnya, di daerahnya, para anggota KPPS hanya menerima snack, tanpa adanya kompensasi uang transportasi.
"Bukan masalah uangnya, tapi lebih pada kejelasan anggaran," tulisnya di kolom komentar. Dia juga menyinggung tentang video TikTok yang dibagikan oleh anggota KPPS lain, yang menyoroti masalah serupa.
Di Instagram, sebuah platform yang jauh berbeda, nada kekecewaan yang sama terdengar dari akun @ajieprihatna13. Dia menyuarakan kebingungannya di akun resmi KPU RI mengenai ketidaksesuaian informasi tentang uang transportasi.
"Ini gimana, kok simpang siur? Katanya ada uang transportasinya," keluhnya, merujuk pada keadaan di Kota Bekasi.
Menanggapi berbagai keluhan yang bermunculan, KPU RI turut memberikan klarifikasi. Melalui akun resmi mereka, KPU RI menyatakan bahwa dana untuk transportasi pelantikan dan Bimtek telah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
"Pembayaran uang transport dikelola oleh PPS di setiap desa/kelurahan," begitu penjelasan yang disampaikan di media sosial.
Keluhan di Makassar
Sementara itu, di Makassar, suasana pelantikan KPPS di Hotel Claro menunjukkan kekacauan yang lebih lanjut. Anggota KPPS di sana menghadapi kondisi yang sulit: berdesak-desakan, panas, dan bahkan ada yang pingsan.
Lebih parah lagi, mereka juga menghadapi masalah yang sama terkait dengan uang transportasi. Berbeda dengan tetangga mereka di Kabupaten Gowa dan Maros, anggota KPPS Makassar tidak menerima uang transportasi saat pelantikan atau Bimtek.
Masalah uang transportasi di Makassar menarik perhatian Koordinator Forum Advokasi Kebijakan Kesejahteraan (FAKK) cabang Makassar, Sampir Hafinuddin. Dalam sebuah wawancara, ia menyoroti ketidakadilan dan kemungkinan penyelewengan anggaran.
"Kenapa ada diskriminasi dalam pendistribusian dana? Apakah KPU Kota Makassar kekurangan anggaran atau ada dugaan korupsi?" tanya Sampir dengan nada kekhawatiran.
Ia mendesak KPU pusat untuk mengklarifikasi situasi ini dan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk menyelidiki. Sampir menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana Pemilu, mengingat integritas proses pemilihan sangat bergantung pada kepercayaan publik.***