Network
Baca Juga: Anjing Lady Gaga hilang, sayembara 7 miliar bagi yang menemukannya!
Negara Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya setelah militer mengeluhkan penipuan dalam pemilihan November yang dimenangkan partainya. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.
dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Myanmar."
“Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin lebih lanjut dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, untuk mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan untuk memulihkan demokrasi,” kata Kyaw Moe Tun kepada 193 anggota Jenderal PBB. Majelis, menerima tepuk tangan saat dia selesai.
Baca Juga: Sidang Itsbath Nikah di Luar Gedung oleh Pengadilan Agama Bulukumba, Desa Lonrong jadi yang pertama
Reuters tidak dapat segera menghubungi militer untuk dimintai komentar.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendorong badan dunia itu untuk "sinyal yang jelas dalam mendukung demokrasi" dan mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta militer.***
