Network
WartaBulukumba - Partai berlambang mercy dinilai sedang berada di titik nadir. Namun, satu-satunya keajaiban bagi sesiapa yang menemui titik nadir adalah ketika mampu menjadikannya pijakan untuk bangkit dan terbang tinggi.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menguraikan pandangannya terkait kisruh Partai Demokrat yang kemudian memunculkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Deli Serdang.
Menurut Refly Harun, Presiden Jokowi harus tegas memberikan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Baca Juga: Tersangka kasus korupsi BOK resmi ditahan, Polisi: tak menutup kemungkinan ada tersangka baru
"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden," kata dia dalam diskusi via zoom, Kamis 11 Maret 2021, dikutip dari Antara.
Namun, jika Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai KSP.
Refly Harun dengan menggunakan kaca mata hukum, berpandangan posisi KSP memang boleh saja rangkap jabatan, namun dalam konteks saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.
Baca Juga: Digitalisasi bansos alternatif yang lebih efisien namun juga menuai masalah
Lantas, bagaimana halnya bagi kubu KLB Deli Serdang? Mengutip tasikmalaya.pikiran-rakyat.com, Kamis 11 Maret 2021, mantan anggota Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan alasan diselenggarakannya KLB Deli Serdang.
