Network
WartaBulukumba - Digitalisasi bantuan sosial adalah keniscayaan di era digital. Meskipun pelaksanaannya di lapangan kerap masih menemui masalah.
Langkah pemerintah dalam melakukan digitalisasi bansos diapresiasi banyak pihak meskipun juga mencuat banyak kritik dan saran dari para ahli.
Terdapat tiga aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu perbaikan regulasi, perbaikan tata kelola penyaluran melalui digitalisasi (platform), dan tantangan pengelolaan data dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: Danau di Turki diduga menyimpan petunjuk kehidupan purba di planet Mars
Ekonom UGM (Universitas Gadjah Mada) sekaligus anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini mengatakan digitalisasi bansos tidak untuk menggantikan penyaluran bansos melalui bank namun sebagai alternatif tambahan untuk saling melengkapi.
"Digitalisasi bansos dapat menghilangkan middlemen issue, inefisiensi, dan berbagai distorsi yang selama ini terjadi, melalui pemanfaatan teknologi," ujarnya.
Pemerintah perlu memiliki sebuah platform tersentral dan terintegrasi yang dibangun secara gotong-royong oleh pemerintah dan perusahaanperusahaan fintech," kata Hendri dalam forum IFSoc "Digitalisasi Bansos untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Bansos", Selasa 9 Maret 2021, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Malaysia kini menjadi rumah bagi 154.000 pencari suaka dari Myanmar
Hendri mengatakan bansos dengan menggunakan kartu saat ini ada batasan karena harus menyiapkan kartu dan mesin EDC (electronic data capture) yang mahal.
