WartaBulukumba.Com - Wajah-wajah berkerut tiba-tiba menjadi cerah saat amplop-amplop diam-diam disodorkan. Bisikan-bisikan rahasia mengisi udara, merajut jaringan kepentingan yang gelap. Dalam atmosfer fajar yang misterius, harga setiap suara terjual dengan harga yang tak terhitung. Begitulah Bulukumba, pemilu di daerah ini bahkan masuk daerah paling rawan politik uang di ranking ke 8 se-Indonesia.
Bukan Bulukumba jika tanpa aroma politik uang saat fajar mulai merayap menjelang hari H pencoblosan. Realita itu semakin diperkuat oleh hasil riset Bawaslu.
Kabupaten Bulukumba bahkan masuk dalam daftar 10 daerah yang paling rentan terhadap praktik tersebut, menempati posisi ke-8. Keadaan ini tentunya sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Hingar bingar menjelang Pemilu 2024: Pengamat sebut mengalihkan perhatian ke suatu hal penting ini
Ketua DPK KNPI Kecamatan Bulukumpa, Suriyandi Asbir membagikan pemikiran kritis dan gagasan terkait politik uang di Bulukumba.
"Kita berada pada urutan ke-8 di seluruh Indonesia sebagai salah satu daerah yang mudah terkena politik uang. Tentu saja, hal ini sangat mengkhawatirkan," ucapnya pada Kamis,134 September 2023.
Sebagai seorang lulusan Ilmu Politik Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Suriyandi mendorong pihak penyelenggara pemilihan untuk terus berinovasi dalam memperkuat cara dan solusi untuk menghadapi politik uang sehingga masyarakat tidak lagi memilih calon berdasarkan uang.
Baca Juga: Menuju Pemilu 2024: Masih banyak politisi dan aktivis belum memaksimalkan media sosial
"Para penyelenggara pemilihan harus memikirkan inovasi dan mengeluarkan gagasan-gagasan baru yang dapat mengatasi maraknya politik uang pada periode pemilihan legislatif dan kepala daerah saat ini," ujarnya.
"Jangan hanya berkutat pada cara-cara lama yang monoton. Penting untuk melakukan sosialisasi yang meluas dan berdampak positif di masyarakat," tambahnya.
Ia juga menyarankan agar para penyelenggara dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam upaya melawan politik uang, seperti Bawaslu, KPU, Panwas, PPK, dan PPS. Selain itu, inovasi baru juga perlu ditemukan agar tidak terus mengulang cara-cara yang sudah ada.
Baca Juga: Antara jurnalis online dan kaderisasi partai politik yang sehat: Pakar ungkap keterkaitannya
Suriyandi juga menekankan pentingnya agar penyelenggara tidak terjerat dalam praktek politik uang. Ia mengatakan bahwa menurut DKPP, politik uang tidak hanya terjadi di kalangan pemilih, tetapi juga telah merambah ke dalam jajaran penyelenggara pemilihan.
"Kita harus mewaspadai hal ini," tekannya.
"Politik uang menjadi ancaman yang serius dalam pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Tidak hanya melibatkan peserta dan pemilih, namun juga menyertai penyelenggara. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar penyelenggara tidak terlibat dalam praktek ini," sambungnya.
“Politik uang harus menjadi perhatian kita semua. Hal ini sangat penting untuk kita bersama-sama memerangi. Kita perlu fokus pada upaya pencegahan, penindakan, dan memberikan sanksi kepada penyelenggara yang terindikasi terlibat dalam praktik politik uang,” tutup Suriyandi.***