Ramainya permasalahan ini menuai kritikan dari Komisi VIII DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendesak agar hasil syuting di area pengungsian korban erupsi Semeru tidak ditayangkan.
"Tidak layak dan tidak manusiawi karena lokasi bencana dijadikan tempat syuting dan lain-lainnya. Kita minta itu tidak perlu ditayangkan, karena sudah menyakiti orang banyak. Kalau ditayangkan, diboikot saja, nggak usah ditonton," kata Yandri kepada wartawan, Kamis 23 Desember 2021.
Baca Juga: Inilah masakan jengkol resep Bung Karno 'Mustikarasa' buatan Ridwan Kamil di Peringatan Hari Ibu
Yandri juga meminta lembaga-lembaga berwenang, seperti Pemkab Lumajang dan Satgas Tanggap Bencana Semeru, lebih selektif terhadap masyarakat selain pengungsi yang beraktivitas di lokasi pengungsian.
"Dan kita minta para pihak, apa itu pemda, kementerian/lembaga, yang fokus menangani situasi kebencanaan, harus lebih selektif orang-orang yang memang melakukan aktivitas di lokasi pengungsian, sehingga tidak mencederai rasa perasaan pengungsi. Jadi ini penting ke depan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, jangan diulangi lagi," papar Yandri.
Terkait syuting tersebut, pihak production house (PH) mengaku sudah mendapat izin dari Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan berkoordinasi dengan Satgas Tanggap Bencana Semeru.
Baca Juga: Densus 88 Polri kembali bekuk dua terduga teroris di Kalteng dan Kalsel
Namun, menurut Satgas, pihak PH tidak berkoordinasi dan langsung menggelar syuting.***