Network
WartaBulukumba - Isu komunis kembali merebak, berawal dari patung-patung yang 'menghilang'.
Kini ketiga patung sosok penumpas PKI tidak ada lagi di dalam museum Kostrad.
Dikutip dari Pikiran-rakyat.com, Senin 27 September 2021, Gatot Nurmantyo menjelaskan dalam sebuah video bahwa saat ini hanya ada kursi-kursi kosong tanpa patung.
Baca Juga: Operasi Madago Raya sebar foto empat DPO Poso
"Mau tidak mau, kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30S/PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus, dan Sarwo Edhi dan peran Jenderal Nasution dan peran KKO, jelas akan dihapuskan dan patung itu tidak ada. bersih," kata Gatot pada diskusi bersama KAHMI dikutip dari akun Youtube Kang Jana Tea pada Senin, 27 September 2021.
Gatot Nurmantyo secara blak-blakan melontarkan narasi bahwa TNI saat ini telah disusupi oleh komunis atau PKI.
Dikutip dari Galamedia.pikiran-rakyat.com, Selasa, legislator DPR RI Fadli Zon juga menyindir Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman terkait hilangnya patung tokoh sejarah di Museum Dharma Bhakti.
Baca Juga: Catatan sepak terjang Ali Kalora di Poso
“Salah satu taktik PKI setelah 1954 adalah Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Salah satunya menyusup dan bekerja di kalangan angkatan bersenjata,” ujar Fadli Zon.
Pasalnya, Museum Dharma Bakti tersebut terletak di area Markas Kostrad, Jakarta Pusat.
Diketahui, ada tiga buah patung yang hilang. Pertama, Patung Presiden kedua RI Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Prabowo, dan terakhir patung Jenderal AH Nasution.
Baca Juga: Tugu Sepatu di DKI Jakarta, seni instalasi vs vandalisme
Sindiran itu disampaikan Fadli Zon melalui akun media sosial Twitter miliknya @fadlizon pada Selasa, 28 September 2021.
“Setelah baliho, kini patung” sindir Fadli Zon melalui akun Twitter-nya pada Selasa, 28 September 2021.
Politikus Partai Gerindra itu pun mengatakan bahwa benda museum tidak bisa seenaknya diambil kecuali atas perintah atasan.
“Tidak bisa benda museum seenaknya diangkut atas permintaan seseorang. Apalagi menyangkut tonggak sejarah penting bangsa kita," paparnya.
Baca Juga: Agar tak ada lagi Gabriela-Gabriela lainnya, Puan minta TNI tumpas habis teroris KKB di Papua
Fadli Zon pun kemudian menyatakan sepakat dengan dugaan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo.
Tuduhan yang dilayangkan Gatot Nurmantyo pun kemudian dibantah Letjen Dudung Abdurachman selaku Pangkostrad. Dudung menyatakan bahwa Letjen TNI (purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai orang yang memprakarsai patung tersebut, kini diambil kembali.
Alasan diambilnya kembali patung tersebut dari museum adalah bahwa AY Nasution takut akan dosa membuat patung.
Baca Juga: Guru Besar UI meminta Pemerintah RI segera kerahkan kapal mengamankan Laut Natuna Utara
“Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya," kata Letjen Dudung dalam pernyataannya.
Di Markas Kostrad tersebut kata Gatot, terdapat museum yang menggambarkan ruang kerja Soeharto saat merapatkan penupasan gerakan PKI di tahun 1965.
Di dalam Museum Darma Bhakti Kostrad, kata Gatot ada patung Soeharto, Sarwo Edhi pemimpin pasukan Parako yang kini bernama Kopassus.
Dikutip dari Seputartangsel.pikiran-rakyat.com, Selasa, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usmad Hamid 'menguliahi' Gatot Nurmantyo soal isu PKI.
Baca Juga: Genting! Ribuan kapal China dan Vietnam bahkan AS mengepung Laut Natuna Utara
Dalam video yang bertajuk 'Siapa Mau Nobar Film G30S PKI?' dalam sebuah acara berjudul 'Rosi' yang tayang di salah satu stasiun televisi nasional pada 28 September 2018 lalu, Usmad Hamid membantah pernyaatan Gatot Nurmantyo yang kerap mengaitkan pemberhentian film PKI didalangi oleh PKI.
Usman Hamid mengungkapkan ada dua hal yang harus diluruskan mengenai pernyataan Gatot Nurmantyo, yaitu tentang film G 30 S PKI dan paham Komunisme atau Marxisme.
"Sebenarnya ada dua hal ini ya, yang pertama tentang film G 30 S PKI yang disebut sebagai pengkhianatan, yang kedua tentang paham dari komunisme atau paham marxisme itu sendiri," kata Usman.
Dalam kasus yang pertama, Usmad mengungkapkan pemutaran film G 30 S PKI tidak benar diputar selama masa Orde Baru. Pasalnya, film tersebut baru diproduksi pada tahun 1981.
Dia menceritakan Menteri Penerangan, Letjen TNI Muhammad Yunus Yosfiah pada masa kepemimpinan Presiden ketiga RI, BJ Habibie mengumumkan pemutaran film G 30 S PKI dihapuskan dari kewajiban diputar setiap tahun karena akan ditinjau ulang.***
