Network
Apabila daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja Innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat.
Selama ini berbagai kegaduhan di seputar insentif nakes yang bermasalah terjadi berbagai daerah.
Baca Juga: Taliban telah membebaskan ulama berpengaruh Afghanistan
Salah satunya di Garut, Jawa Barat. Sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Garut mengeluhkan uang insentif penanganan Covid-19 yang mereka terima akan tetapi jumlahnya tak utuh.
Dikutip dari Pikiran-rakyat.com, 29 Juli 2021, para nakes yang kecewa menumpahkan kekecewaannya di akun Instagram Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman.
"Tadinya kami bahagia begitu mendengar akan segera menerima uang insentif penanganan Covid-19 yang sudah lama sangat kami nanti-nantikan. Namun begitu sudah menerima, kami malah jadi kecewa," ujar seorang nakes yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut, Rabu, 28 Juli 2021.
Baca Juga: Deddy Corbuzier pamer set studio podcast teranyar miliknya
Dikatakan perempuan berusia 27 tahun ini, kekecewaan yang mereka rasakan dikarenakan uang insentif yang diterima ternyata hanya 40 persen dari yang seharusnya mereka terima sesuai yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Dikutip dari laman ktki.kemkes.go.id, 30 Juli 2021, Direktur FDPPD Kementerian Dalam Negeri Dra. Marissi Parulian, M.Si menjelaskan peranan Pemerintah Daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19.
Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Permendagri no. 64 Tahun 2020 dan Permendagri no 77 Tahun 2020 yang berisi tentang tatacara pengelolaan anggaran daerah dengan melakukan penggeseran anggaran dengan cara melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD.
