WartaBulukumba - Mereka selama ini berada di garis terdepan dalam perang melawan Covid-19. Waktu dan energi menguras mereka, para tenaga kesehatan (nakes) itu, namun insentif yang tak sebanding pun menguras rasa keadilan mereka.
Pansus DPRD Bulukumba mengagendakan ruang temu para nakes yang selama ini telah berjuang melakukan penanganan dan perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Andi Sulthan Daeng Radja (HASDR), Selasa, 6 April 2021.
Tim Pansus dan nakes RSUD HASDR pun bersua di Aula lantai dua RSUD HASDR. Difasilitasi oleh PLT Direktur, sebuah silaturahmi dan sharing terkait perjuangan, kewajiban dan hak nakes yang menangani pasien Covid-19 mengemuka.
Baca Juga: MoU dua lembaga ini dorong kelahiran konten kreatif dan program siaran sehat dari mahasiswa
Wakil Ketua Pansus DPRD Bulukumba, Andi Soraya Widyasari (ASW) menyampaikan bahwa kehadiran tim Pansus merupakan langkah untuk sharing. Bukan ajang untuk saling mencari kesalahan.
"Kita hadir disini selain untuk bersilaturahmi juga ini merupakan ajang untuk sharing," ungkapnya.
Ia menitip harap ruang temu tersebut dapat menghasilkan solusi yang terbaik dan haknya dapat tertunaikan.
Baca Juga: John Cena, ARMY BTS sejati terbitkan dua buku motivasi
"Demi hak teman-teman nakes, saya siap perjuangkan sampai ke Kementerian Kesehatan untuk mendampingi dinkes Bulukumba," tegas ASW.
Juandy Tandean turut meminta para nakes yang memiliki keluhan agar bisa disampaikan dalam forum.
"Ini ruang untuk berdiskusi, jadi buat teman-teman nakes yang memiliki unek-unek silahkan sampaikan langsung," jelas Juandy.
Baca Juga: Zlatan Ibrahimovic siap membela Milan satu musim lagi
Juandy juga mengatakan, jika nakes yang menangani covid-19 di Bulukumba, dirinya meminta TPP ASN juga akan ditahan pembayarannya.
Salah satu perwakilan nakes, Parman menuangkan unek-uneknya terkait tidak cairnya insentif nakes yang menangani pasien Covid-19.
Ia beberkan jumlah insentif para tenaga kesehatan yang harusnya diterima sebanyak Rp7,5 juta perbulan namun faktanya yang mereka terima kurang dari nominal tersebut.
Baca Juga: Novel Bamukmin tengarai ada upaya mensenyapkan kasus pembantaian enam laskar FPI
Tanggapan PLT Direktur RSUD HASDR, dr. H. Rizal Ridwan Dappi, Sp. OG (K), M. Kes terhadap keluhan nakes terkait lambatnya pembayaran insentif nakes yang terlibat dalam penanganan pasien Covid-19, ia menjelaskan bahwa terkait pencairan insentif nakes, semua itu prosesnya dibayarkan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit serta Public Safety Center (PSC).
"Pembayaran insentif covid itu Dinkes yang bayarkan, kita hanya sebatas mengusulkan pengklaiman ke dinas kesehatan," jelasnya.
Ia pun menjelaskan,setelah klaim dikirim ke Dinkes, maka pihak Dinkes melakukan verifikasi lalu memproses pembayaran.
Baca Juga: Buka kunci batasan perjalanan, Inggris genjot vaksinasi dan tes massal
"Sementara terkait bedanya besaran insentif, dr. Rizal juga sudah mengkonsultasikan ke BPKP. dan jawaban BPKP mengatakan bahwa standar penggajian tersebut berdasarkan jumlah dan lamanya pasien covid ia rawat," jelas dr. Rizal.
dr. Rizal juga menegaskan, bahwa pembayaran insentif nakes yang bertugas di RSUD HASDR tidak ada sama sekali pemotongan dan pembayaran insentif secara sepihak.
"Terkait perbedaan jumlah insentif setiap nakes, itu juga berdasarkan berapa lama nakes kontak dengan pasien. Dan setiap ruangan pastinya berbeda rentang perawatannya, sehingga insentif juga pastinya berbeda," urainya.
Baca Juga: Disdukcapil Bulukumba luncurkan Kartu Identitas Anak, berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa
Agenda lanjutan seusai pertemuan di RSUD HASDR Bulukumba, Pansus Covid DPRD akan melanjutkan ruang temu dengan keuangan dan Dinkes Bulukumba.***