Network
Di bawah kepemimpinan Rahmon, upaya sekularisasi terlihat jelas melalui kebijakan-kebijakan kontroversial seperti pencukuran jenggot paksa, pembatasan usia di masjid, dan penutupan ribuan tempat ibadah yang kemudian dialihfungsikan.
Mengutip Hindu Post, sanksi bagi pelanggar undang-undang baru ini tidak main-main, dengan denda mulai dari 740 USD atau sekitar Rp11 juta untuk individu hingga 5.400 USD atau sekitar Rp81 juta bagi entitas hukum.
Baca Juga: Suara rintihan dari Gaza: Delapan bulan genosida menewaskan 37.296 rakyat Palestina
Rahmon Mengaitkan Hijab dengan 'Eksremisme'
Regulasi ini diharapkan segera disahkan oleh Rahmon, mempertegas larangan lama yang kini lebih formal dan efektif dengan ancaman denda yang signifikan.
Pandangan bahwa hijab terkait dengan ekstremisme Islam turut mempengaruhi kebijakan ini.
Penampilan busana Islam di Tajikistan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pengaruh dari Timur Tengah. Bahkan sejak 2007, Kementerian Pendidikan melarang pakaian Islam maupun rok mini ala Barat bagi siswa.
Fenomena serupa terjadi di berbagai negara lain, baik di Eropa maupun di Asia Tengah, di mana larangan hijab diterapkan dengan alasan menjaga nilai-nilai sekuler.
Di Eropa, negara-negara seperti Austria, Prancis, Belanda, Swiss, Denmark, dan Belgia memberlakukan berbagai tingkat larangan terhadap hijab di sekolah dan tempat umum.
Rusia, Kanada, dan sejumlah negara di Afrika serta Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan juga mengambil langkah serupa.
Sejak 2017, upaya pengawasan terhadap kode pakaian di Tajikistan telah dimulai, dipicu oleh kritik Presiden Rahmon terhadap pakaian hitam "asing" yang semakin populer di negara tersebut.
