Network
"Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pemerintah di seluruh dunia semakin berupaya untuk campur tangan dan menghapus konten," kata wakil presiden kebijakan publik global dan filantropi Twitter Sinead McSweeney dalam sebuah pernyataan.
"Ancaman terhadap privasi dan kebebasan berekspresi ini adalah tren yang sangat mengkhawatirkan yang membutuhkan perhatian penuh kami,"
Baca Juga: Polisi India mendatangi kantor Twitter terkait penyelidikan penandaan tweet
Perusahaan media sosial besar menghadapi pengawasan berkelanjutan dari pemerintah global dan regulator atas materi yang mereka izinkan di platform mereka. Pada tahun lalu, Twitter telah menghadapi pertikaian tingkat tinggi dengan pemerintah dari India hingga Nigeria terkait moderasi dan regulasi konten.
Twitter bersama Facebook dan Google menghadapi kritik di Amerika Serikat dan negara-negara lain tentang cara mereka memerangi masalah seperti informasi yang salah dan retorika kekerasan di platformnya.
Jumlah akun yang ditentukan dalam permintaan hukum naik hampir 50% dari 131.933 akun dari enam bulan sebelumnya, menurut data.
Baca Juga: Twitter tangguhkan akun Donald Trump secara permanen meskipun jadi Capres lagi tahun 2024
Jumlah permintaan penghapusan dari pemerintah meningkat 14% dari 38.524 pada periode pelaporan terakhir dan naik sekitar 2,8% dari tahun ke tahun, kata Twitter.***
