WartaBulukumba.Com - Sulawesi Selatan memanas di tengah musim hujan. Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dituntut mundur! Sejumlah elemen masyarakat di Sulawesi Selatan melontarkan aspirasi terkait kebijakan-kebijakan teranyar Pj Gubernur yang dinilai tidak pro rakyat dan bermasalah.
Terdapat keresahan dari dua kelompok massa berbeda, yaitu Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat (AMPERA) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo pada Kamis, 21 Desember 2023, terdengar desakan untuk mundur. Salah satu alasan yang disoroti adalah pemakaian helikopter untuk perjalanan dinas yang dinilai tidak jelas dan mengundang kontroversi.
Baca Juga: PILHI serukan boikot produk Zionis 'Israel'
Kebijakan yang tidak pro rakyat
Koordinator Aksi Lapangan, Fahmi Sofyan dari AMPERA, menyuarakan ketidakpuasan atas kebijakan Pj Gubernur. Menurutnya, tindakan Bahtiar Baharuddin cenderung hanya memihak pada segelintir orang dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Pihaknya menganggap kebijakan tersebut tidak pro-rakyat, memicu tuntutan untuk mundur dari jabatan tersebut.
Fahmi Sofyan dalam orasinya menguraikan, diduga Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin hanya mementingkan segelintir orang dan menyoroti prilaku hidup mewah di tengah krisis dan ancaman kebangkrutan Sulsel dengan menyewa helikopter guna perjalanan dinas yang tak jelas.
“Kebijakan Pj Gubernur Sulsel kami anggap tidak pro-rakyat dan hanya mementingkan pengusaha. Maka, kami meminta Bahtiar Baharuddin mundur dari jabatannya," tegas Fahmi Sofyan dalam orasinya.
Sementara Apdesi Sulsel untuk kedua kalinya turun menggelar aksi unjuk menuntut Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mundur dari jabatannya.
Baca Juga: FAKK terima aduan pembangunan tanpa IMB di Tamalanrea Indah Makassar
Dalam orasinya, Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu menyoroti pengalokasian dana desa untuk budidaya pisang cavendish. Menurut dia, kebijakan penganggaran ini menyalahi prosedur.
"Kebijakan budidaya pisang cavendish diduga menyalahi prosedur penganggaran," kata Sri Rahayu.
Sebelumnya, APDESI juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulsel guna memprotes rencana penggunaan anggaran APBDes tiap-tiap desa untuk membiayai budidaya pisang.
Gerakan 1 Miliar Pisang
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin telah memutuskan pencanangan budidaya 1 miliar pisang jenis cavendish untuk keperluan ekspor di tengah langkanya beras alias krisis pangan di Sulsel.
Hal ini menuai kontroversi, terutama soal anggaran atau budgeting. Diduga telah terjadi pemotongan anggaran sana-sini guna memuluskan rencana penanaman pisang. Sontak mengundang reaksi sejumlah pihak, termasuk dari APDESI dan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam komunitas AMPERA.
Tak heran, legislator senior asal partai Golkar, Arfandi Idris pun turut menyoroti kinerja penjabat gubernur Sulsel. Ia menilai Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, tidak konsisten. Dia mengatakan APBD Sulsel defisit anggaran, namun di sisi lain, ia menyewa helikopter.
Arfandi juga menyoal program budidaya 1 miliar pisang. "Itu, program baru, sebaiknya lanjutkan saja program lama yang mendesak, termasuk bidang pendidikan, infrastruktur, dan lainnya," tegas Arfandi.
FAKK meminta Kemendagri evaluasi Pj Gubernur Sulsel
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Forum Anti Korupsi Dan Kolusi (FAKK), Sampir Hafinuddin meminta kepada Kemendagri, Tito Karnavian agar mengevaluasi Pj Gubernur Sulsel, karena sudah menimbulkan polemik, dan keresahan di tengah warga Sulsel.
"Saya minta Kemendagri segera mengevaluasi Pj gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin," tegas pegiat anti korupsi ini kepada sejumlah media di Makassar pada Sabtu, 24 Desember 2023 di Warkop Kopitarian, Tamalanrea, Makassar.
Ia menambahkan, bagaimana bisa seorang penjabat yang ketika di awal menjabat, dia menyatakan Sulsel 'bangkrut', namun di sisi lain dia mempertontonkan kepada publik mengunakan helikopter sewaan dari BNPB dalam melakukan kunjungan, padahal Sulsel masih aman, arus lalu lintas ke luar kota lancar jaya.
Terlebih dari dugaan pemotongan anggaran, dia menilai penjabat gubernur Sulsel ini perlu dipertanyakan.
"Jangan-jangan, dia tidak tahu substansi yang terjadi di Sulsel," tegasnya.
Seharusnya, menurut dia, Pj Gubernur Sulsel tetap melanjutkan program-program kerja terdahulu, misalnya melanjutkan atau menuntaskan pengerjaan infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk gedung pendidikan.
Ini malah anggarannya dipotong demi sebuah program baru yang ujung-ujungnya nanti petani hanya gigit jari, dan yang diuntungkan adalah sekelompok pengusaha.
Pemotongan anggaran pendidikan di SMAN 23 Makassar dari rencana anggaran Rp 10 miliar berkurang jadi Rp 5 miliar untuk tahun 2024. Padahal, sekolah ini adalah skala prioritas ketimbang ambisi tanam pisang.
FAKK juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pembangunan jalan, dan jalur pedestrian kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Padahal, program ini perlu dikebut penyelesaiannya. Dari anggaran awal Rp12,5 miliar dikurangi jadi Rp10 miliar.
Anggaran rencana pembangunan RS di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pun tak luput dipotong. Semula anggaran Rp 70 miliar berkurang jadi 20 miliar.
Hal ini mengindikasikan, bahwa Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin tidak memahami substansi yang terjadi di Sulsel. Belum bisa memetakan skala prioritas dan bukan. Padahal, penjabat ini putra daerah, yakni dari Bone, namun kelamaan bertugas di luar.
"Mendagri Tito Karnavian harus segera melakukan evaluasi, dan menempatkan penjabat yang profesional, akuntabel, dan terpenting mampu merangkul semuanya, karena ini momentum politik," tegasnya.***