Network
Civitas akademika perguruan tinggi yang lantang mengungkapkan sikap perlawanan budaya ini seperti Universitas Gajah Mada (UGM) 31 Januari 2024, Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta yang diulang pada 1 Februari 2024), Universitas Khairun Ternate (1 Februari 2024), Universitas Andalas (Unand Padang) pada 2 Februari 2024, Universitas Islam Negeri (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) pada 2 Februari 2024.
Kemudian dilanjutkan oleh Universitas Hasanudin (UNHAS Makassar) 2 Februari 2024, Universitas Lambung Mangkurat, (2 Februari 2024), Universitas Atma Jaya (2 Februari 2024), Universitas Indonesia (UI 2 Februari 2024), Universitas Muhammadiyah (UM Yogyakarta 3 Februari 2024), Universitas Sanata Dharma (12 Februari 2024, Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa (APMD 6 Februari 2024), Universitas Pajajaran Bandung (UNPAD 3 Februari 2024), Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel 2 Februari 2024), Universitas Islam Syarif Hidayatulah (UIN Ciputat Jakarta, 5 Februari 2024), Universitas Pendidikan Indonesia (5 Februari 2024), Universitas Airlangga (UNAIR Surabaya, 5 Februari 2024), UMS 5 Februari 2024), Universitas Janabadra Yogyakarta, 5 Februari 2024, Universitas Brawijaya (UNBRAW) 5 Februari 2024, Institut Pertanian Bogor (IPB, 3 Februari 2024).
Tak ketinggalan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMAS, 3 Februari 2024), menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Poling online Pikiran-rakyat.com: 'Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih presiden?'
Tidak sekadar membuktikan komitmen
Bahkan, ada juga pernyataan tidak kalah keras pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dari Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia pada Jumat, 2 Februari 2024, di Jakarta.
"Pernyataan sikap dari sejumlah instansi atau perguruan tinggi ini yang juga dicatat oleh Lembaga Bela Negara, sungguh tidak sekedar membuktikan komitmen dari lembaga atau instansi perguruan tinggi yang bersangkutan patuh dan taat terhadap cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam perjanjian luhur Pembukaan UUD 1945 -- yaitu ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan -- tapi kelak pasti akan menjadi bagian dari dokumen sejarah penting bangsa Indonesia untuk menjadi patokan, bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah menapak jalan terburuk yang belum pernah terjadi sejak kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh pejuang dan pahlawan serta segenap leluhur kita," urai Jacob Ereste lebih lanjut.
Konsekuensinya, lanjut Ereste, sama dengan sejumlah instansi atau perguruan tinggi lainnya yang bersikap diam pun akan tercatat oleh sejarah serta menjadi sikap civitas akademika instansi atau perguruan tinggi yang bersangkutan itu kelak melahirkan generasi yang tak peka, tidak kritis dan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia.
"Kecemasan yang bersifat mendesak terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2024 ini, jelas beranjak dari rasa kekhawatiran terhadap proses dari kelangsungan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia yang sedang dalam kondisi terancam dan berbahaya karena semakin mendekati tubir kehancuran agar dapat segera diselamatkan bersama rakyat," tandas Jacob Ereste.***
