WartaBulukumba.Com - Sejumlah temuan terus merebak dan menuai polemik hingga gaduh menjelang Pemilu 2024. Terbaru, heboh WNA Myanmar masuk DPT Pemilu 2024 di Tulungagung. Sebelumnya kardus surat suara ilegal ditemukan di Nias. Sebelumnya lagi surat suara tercoblos di Taiwan.
Di sudut kota Tulungagung, sebuah peristiwa mengusik ketenangan proses demokrasi. Mohammad Sofi, seorang WNA etnis Rohingya, berhasil menyelinap ke dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2024, menyamar sebagai Warga Negara Indonesia. Kisah ini bermula dari sebuah identitas kependudukan palsu yang mengakar di wilayah Ngunut sejak 2006, tempat Sofi menetap.
Pada 2 Januari 2024, Bawaslu Gunungsitoli dan kepolisian menemukan 476 kotak kardus logistik Pemilu 2024 di sebuah gudang ilegal. Logistik tersebut merupakan kebutuhan untuk 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara.
Bawaslu Gunungsitoli dan Kepolisian Temukan Logistik Pemilu 2024 di Gudang Sebanyak 476 kotak kardus logistik Pemilu 2024 untuk kebutuhan 5 Kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara ditemukan Polisi dan Bawaslu disebuah gudang Ilegal.
Bawaslu masih mendalami temuan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, logistik tersebut berada di dalam ratusan boks. Gudang tersebut diduga ilegal, termasuk dengan ekspedisi pengiriman logistik ke Gunungsitoli disebut tanpa pengawalan.
Indikasi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif?
Pakar dan pendiri Atlantika Nusantara Institute, Jacob Ereste, mengungkapkan bahwa indikasi kecurangan di dalam Pelaksanaan Pemilu 2024, sudah terlalu banyak terjadi dan dilakukan secara terang-terangan dengan merekayasa tata aturan atau perundang-undangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Pemilu 2024.
"Mulai dari upaya memobilisasi masa lewat instansi formal dan informal hingga penggunaan dana kampanye yang gelap sampai pemasangan baliho yang janggal dan norak sampai kekacauan kartu suara yang bocor pendistribusiannya," kata Jacob Ereste pada Sabtu, 6 Januari 2024.
Jacob Ereste mengingatkan, kondisi itu sungguh sangat mencemaskan Pemilu dapat terlaksana dengan jujur, adil dan beretika mulia.
"Pemilu 2024 tidak dapat menghasilkan sosok pemimpin yang baik dan benar untuk menunaikan amanah rakyat jika ada kecurangan," tegasnya.
WNA etnis Rohingya
Dengan saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), mereka mengungkap sebuah ketidaksesuaian yang mencolok: seorang individu tanpa Kartu Tanda Penduduk yang sah. Penemuan ini memicu penelusuran yang mendalam, membongkar identitas palsu Sofi.
WNA etnis Rohingya itu terungkap menggunakan identitas kependudukan palsu, sehingga seolah-olah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
Terkait temuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Tulungagung pun turun tangan. Mereka langsung mencoret atau menghapus nama WNA Myanmar tersebut dari DPT Pemilu 2024.
"Kami di akhir bulan Desember 2023, mendapat saran perbaikan dari Bawaslu bahwa ada satu orang dalam DPT yang tidak mempunyai KTP," ucap Komisioner KPU Tulungagung, Muchamad Arif di Tulungagung, dikutip dari Pikiran-rakyat.com pada Jumat, 5 Januari 2024.
"Intinya sudah dicabut hak kewarganegaraannya di Indonesia, sehingga yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih," katanya menambahkan.
Surat Suara yang Tersesat di Taiwan
Paralel dengan peristiwa ini, ada kekacauan lain yang menggelegar di ranah politik Indonesia. Kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU menyebabkan pengiriman surat suara Pemilu 2024 ke Taiwan.
Kesalahan ini, yang disebut sebagai "kelalaian" dan "ketidakcermatan" oleh KPU, mempertaruhkan integritas pemilihan umum.
Network
