Network
WartaBulukumba.Com - Siapa yang bisa menduga, dari alam rimbun, desir air mengalir melalui hutan belantara, tambang ilegal menjadi penyokong dana peserta pesta demokrasi di republik ini? Deru tambang ilegal merayap di bawah permukaan, di balik tirai politik, uang dari sumber terlarang menyusup ke kantong partai politik. Lantas, siapa peserta Pemilu 2024 yang didanai tambang ilegal?
Salah satu reaksi ditunjuukkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024.
"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud, dikutip dari Antara pada Senin, 18 Desember 2023.
Baca Juga: Berapa gaji petugas KPPS Pemilu 2024?
Transaksi janggal meningkat 100 persen
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis.
Menurut Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).
"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana? Kalau RKDK tidak bergerak? Kami melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," katanya.
Baca Juga: Jadwal lengkap dan tema Debat Pilpres 2024
