Network
Syam mengurai lebih lanjut, kedua, pencalonan koruptor sebagai caleg adalah bukti bahwa parpol sebenarnya memberikan penghargaan kepada para pelaku korupsi.
"Ini adalah penghinaan terbuka terhadap moralitas masyarakat yang selama ini kita pertahankan. Parpol tampaknya ingin menegaskan bahwa koruptor seharusnya dianggap terhormat, bukan sebagai individu yang tercela dan merugikan masyarakat. Rakyat dijadikan objek yang hanya memberikan suara dalam kotak suara, sementara kekuasaan berada di tangan parpol," tegas Syam.
Regulasi Negara Ikut Andil
Poin ketiga yang diuraikan Syam, penyakit ini semakin parah karena regulasi negara turut serta dalam menempatkan koruptor sebagai sosok yang seolah terhormat. Dengan hak memilih dan dipilih, koruptor dan pelanggar hukum lainnya diperbolehkan untuk mencalonkan diri.
"Mereka tidak mempertimbangkan dampak negatif pada generasi muda yang melihat koruptor sebagai sosok terhormat dan bahkan dapat menjadi pejabat negara kembali," ulasnya.
Syam tidak hanya mengkritik parpol, tetapi juga menyoroti aspek pendanaan mereka.
"Keempat, kita harus menyadari bahwa parpol telah mendapatkan dana besar dari negara untuk pendidikan politik dan perkaderan. Tidak masuk akal jika dana tersebut digunakan untuk memelihara mantan koruptor," tegasnya.
Merusak Agenda Reformasi
Dalam analisanya, Syam mencatat, ekses kelima, dalam periode ini, negara seakan-akan ingin berdamai dengan koruptor. Program-program seperti remisi dan pengangkatan jabatan penting bagi para koruptor menjadi bukti nyata."
"Situasi ini mengaburkan semangat pemberantasan korupsi dan merusak agenda reformasi yang pernah kita bangun," tegas Syam.
"Saat ini, harapan terbesar tertuju pada kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Mereka harus terus mendidik masyarakat untuk memilih dengan bijak di pemilu 2024. Publik harus percaya bahwa hanya wakil rakyat yang jujur dan berintegritas yang mampu membawa perubahan positif dan mensejahterakan masyarakat,"
