Network
WartaBulukumba - Bulukumba sedang 'memanas' di pusaran persoalan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021.
Ranperda lambat diserahkan oleh Pemkab Bulukumba, sorotan pun terlontar dari gedung legislatif.
Ruang panas itu diwarnai saling tuding antara DPRD dan Pemkab Bulukumba.
Baca Juga: Pemda Bulukumba bantah lambat serahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021
DPRD yang digawangi H Rijal enggan membahas Ranperda pertanggunjawaban APBD.
Pihak legislatif menyalahkan Pemkab yang lambat menyetor dokumen Ranperda.
Lebih jauh lagi, DPRD Bulukumba melalui Komisi C mengancam akan melaporkan Pemkab Bulukumba ke KPK akibat Pemkab tak melanjutkan pembangunan Jembatan Bialo.
"Malah yang membuat saya tertawa, DPRD yang mempertanyakan kemana anggarannya jembatan Bialo?, padahal mereka yang bahas, kan lucu," kata Pemerhati Sosial Bulukumba, Asyikin.
Asyikin menilai harusnya Pemerintah saat ini tak mempertontonkan polemik ini kepada rakyat.
