WartaBulukumba.Com - Setelah menghirup udara bebas usai menjalani kurungan penjara akibat mengangkangi uang rakyat hasil korupsi, garong uang rakyat pun akhirnya diberi kesempatan mereguk 'udara surga' parlemen!
Ketua ASA Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, melontarkan kritik tajam terhadap partai politik (parpol) yang mencalonkan mantan narapidana koruptor dalam pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang.
Syamsuddin Alimsyah mengungkapkan pandangannya yang tajam dan mendalam terkait fenomena tersebut.
Baca Juga: Mulawarman siap memperjuangkan suara kaum milenial Bulukumba
ASA Indonesia Mengajak Publik Melakukan Perlawanan
"Hal serupa juga terjadi pada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang semakin menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dalam dunia politik Indonesia," kata Syamsuddin Alimsyah atau yang akrab disapa Syam pada Jumat, 1 September 2023.
ASA Indonesia mengajak publik untuk berdiri dan melawan fenomena ini dengan mengampanyekan gerakan massa agar tidak memberikan suara kepada parpol yang mencalonkan koruptor, baik sebagai calon anggota legislatif maupun calon DPD.
"Dalam pandangan saya, kemajuan beberapa mantan narapidana koruptor dalam pemilu mendatang memiliki makna yang lebih dalam. Pertama-tama, hal ini membuktikan bahwa parpol di Indonesia sejak dulu hingga sekarang tidak memiliki niat serius untuk memberantas korupsi. Kata-kata 'anti-korupsi' terdengar hampa dan hanya sebatas retorika semata. Seperti sedang bermain-main dalam mimpi," ungkap Syam.
Baca Juga: Menakar peluang 8 kandidat cawapres di bursa Pilpres 2024! Siapa terkuat?
Syam mengurai lebih lanjut, kedua, pencalonan koruptor sebagai caleg adalah bukti bahwa parpol sebenarnya memberikan penghargaan kepada para pelaku korupsi.
"Ini adalah penghinaan terbuka terhadap moralitas masyarakat yang selama ini kita pertahankan. Parpol tampaknya ingin menegaskan bahwa koruptor seharusnya dianggap terhormat, bukan sebagai individu yang tercela dan merugikan masyarakat. Rakyat dijadikan objek yang hanya memberikan suara dalam kotak suara, sementara kekuasaan berada di tangan parpol," tegas Syam.
Regulasi Negara Ikut Andil
Poin ketiga yang diuraikan Syam, penyakit ini semakin parah karena regulasi negara turut serta dalam menempatkan koruptor sebagai sosok yang seolah terhormat. Dengan hak memilih dan dipilih, koruptor dan pelanggar hukum lainnya diperbolehkan untuk mencalonkan diri.
"Mereka tidak mempertimbangkan dampak negatif pada generasi muda yang melihat koruptor sebagai sosok terhormat dan bahkan dapat menjadi pejabat negara kembali," ulasnya.
Syam tidak hanya mengkritik parpol, tetapi juga menyoroti aspek pendanaan mereka.
"Keempat, kita harus menyadari bahwa parpol telah mendapatkan dana besar dari negara untuk pendidikan politik dan perkaderan. Tidak masuk akal jika dana tersebut digunakan untuk memelihara mantan koruptor," tegasnya.
Merusak Agenda Reformasi
Dalam analisanya, Syam mencatat, ekses kelima, dalam periode ini, negara seakan-akan ingin berdamai dengan koruptor. Program-program seperti remisi dan pengangkatan jabatan penting bagi para koruptor menjadi bukti nyata."
"Situasi ini mengaburkan semangat pemberantasan korupsi dan merusak agenda reformasi yang pernah kita bangun," tegas Syam.
"Saat ini, harapan terbesar tertuju pada kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Mereka harus terus mendidik masyarakat untuk memilih dengan bijak di pemilu 2024. Publik harus percaya bahwa hanya wakil rakyat yang jujur dan berintegritas yang mampu membawa perubahan positif dan mensejahterakan masyarakat,"
Syamsuddin Alimsyah mengingatkan bahwa pemilihan anggota legislatif dan DPD adalah saat penting bagi bangsa. Keputusan yang diambil oleh para pemilih akan membentuk masa depan negara.
"Publik harus memilih dengan hati nurani dan memastikan bahwa wakil yang mereka pilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan koruptor yang merusak masa depan kita," tandas Syam.***