Sekjen Partai Demokrat sebut ada kekhawatiran Pemilu 2024 ramai kecurangan

7 Mei 2023, 16:59 WIB
Tiga sosok yang digadang-gadang sebagai Capres RI pada Pemilu 2024 /Kabar Cirebon/Fot Dok PRMN dan channel youtube Ganjar.

WartaBulukumba - Benarkah wajah pesta demokrasi pada Pemilu 2024 akan kembali diwarnai coreng moreng kecurangan?

Indikasi kecurangan pada pesta demokrasi di Pemilu 2024 mendatang sudah diwanti-wanti oleh Partai Demokrat.

Melalui unggahan di Twitter, Partai Demokrat menyematkan video pernyataan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky ihwal intimidasi, intervensi dan kecurangan tersebut.

Baca Juga: 'TunggUMI pulang kampung', Bacaleg milenial Bulukumba bawa visi ekonomi kerakyatan

"Sekjen Partai Demokrat @teukuriefky_1 mengungkap, ada kekhawatiran publik bahwa Pemilu 2024 bakal ramai intimidasi, intervensi dan kecurangan. Hal ini menjadi pembahasan Koalisi Perubahan, dan disampaikannya saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (5/5)," unggah akun resmi Twitter Partai Demokrat, @PDemokrat, pada Ahad, 7 Mei 2023.

Sebelumnya, gaduh polemik meruyak setelah Presiden Jokowi mengundang sejumlah ketua umum parpol ke Istana Negara.

Pernyataan keras juga dilontarkan Partai Demokrat soal itu.

Baca Juga: Andi Utta harap hasil Pemilu 2024 ada keterwakilan Bulukumba di DPR RI

"Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi tidak etis mempertontonkan itu didepan rakyat. Enggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti rakyatnya," unggah akun Partai Demokrat di Twitter pada Ahad.

Sementara itu, mantan politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang baru saja menghirup udara kebabasan setelah keluar dari penjara, memiliki pandangan berbeda.

Menurut Anas, wajar saja pertemuan di Istana Negara dilakukan dengan partai peserta koalisi.

Baca Juga: Sebanyak 4.527 pemilih baru di Ujung Bulu Bulukumba pada Pemilu 2024

"Lanjutan cerita Mas AU : Salah satu pertemuan di Istana yg pernah terjadi tanpa PKS. Prinsipnya pertemuan di istana, kantornya Presiden, wajar dilakukan bagi partai peserta koalisi yg membentuk pemerintahan itu. Bahkan Presiden patut juga ketemu partai oposisi di Istana. Boleh dalam demokrasi," cuit Anas Urbaningrum melalui akun Twitter @anasurbaningrum pada Ahad.***

 

Editor: Nurfathana S

Tags

Terkini

Terpopuler