WartaBulukumba - Banyak peselancar di jagad maya sudah tidak merasa nyaman dengan lintasan konten iklan politik di linimasa mereka. Salah satunya platform seperti Facebook.
Beranjak dari sanalah Facebook melakukan uji coba pengurangan penayangan iklan politik untuk sejumlah pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pernyataan Mark Zuckerberg menyebutkan bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu umpan balik bagi pengguna yang tidak menginginkan konten politik mengambil alih laman Kabar Berita di Facebook.
Baca Juga: Ujaran Seksisme berujung pengunduran diri Ketua Olimpiade Tokyo
“Seperti yang disebutkan Mark Zuckerberg saat rapat baru-baru ini, salah satu umpan balik yang sering kami dengar adalah orang tidak mau konten politik mengambil alih laman Kabar Berita,” kata Direktur Manajemen Produk Facebook Aastha Gupta pada Jumat, 12 Februari 2021.
Sebagimana diberitakan Pikiran-Rakyat.Com dalam artikel berjudul "Facebook Uji Coba Pengurangan Iklan Politik di Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia", Facebook sedang melakukan uji coba pengurangan iklan politik terhadap penggunanya di Indonesia, Brasil dan Kanada mulai pekan ini. Sementara di Amerika Serikat akan dilakukan pada waktu yang akan datang.
Baca Juga: Habib Bahar Smith menulis surat untuk Habib Rizieq, isinya sangat menggetarkan
Facebook akan mengukur respons pengguna terhadap konten politik yang muncul di laman utama dengan membuat kategori peringkat selama masa uji coba. Terdapat pengecualian terhadap informasi terkait Covid-19 yang bersumber dari akun lembaga resmi dan kantor atau layanan pemerintahan.
Meskipun begitu, Facebook tidak akan menghilangkan iklan politik sepenuhnya. Kebijakan inilebih pada mencari solusi interaksi dengan iklan politik di platformnya.
“Sambil menghormati selera setiap orang di laman Kabar Berita mereka,” kata Gupta.
Baca Juga: Lebih 350 orang ditahan Militer Myanmar
Berdasarkan data internal Facebook, iklan politik menguasai 6 persen dari konten yang dilihat pengguna media sosial tersebut.
Selain itu, pihak Facebook akan mengurangi distribusi terhadap semua konten dan profil yang dijalankan militer Myanmar karena penyebaran informasi yang salah.
Facebook menyebutkan bahwa pihak militer Myanmar terus menyebarkan informasi yang salah usai berhasil merebut kekuasaan dan melakukan penahanan kepada para pemimpin sipil dalam kudeta 1 Februari 2021.
Baca Juga: Biadab! Pemerkosaan meluas di Utara Ethiopia dengan 108 kasus dalam dua bulan
Langkah yang diambil Facebook bukan larangan, tetapi untuk mengurangi jumlah pengguna yang melihat konten-konten yang diunggah kelompok militer Myanmar tersebut.
Tindakan pengurangan distribusi konten diterapkan Facebook terhadap laman resmi yang dijalankan tentara dan satu laman lainnya yang dijalankan oleh Juru Bicara Militer Myanmar, serta laman-laman tambahan lainnya yang dikontrol pihak militer yang berulang kali melanggar kebijakan dengan mengunggah informasi salah.
Facebook mengatakan bahwa pihaknya telah menangguhkan kemampuan lembaga pemerintah Myanmar untuk mengirim permintaan penghapusan konten ke Facebook melalui saluran normal yang digunakan para pihak berwenang di seluruh dunia.
Baca Juga: China Melarang Siaran BBC
“Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik yang memungkinkan rakyat Myanmar mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di dalam negara mereka,” kata Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Publik Facebook untuk negara berkembang Asia-Pasifik.***