Network
WartaBulukumba - Para wakil rakyat di gedung parlemen Kabupaten Bulukumba, Sulsel sedang panen sorotan terkait dugaan garong uang rakyat.
Ada indikasi kerugian negara dari reses fiktif berdasarkan pemaparan dari Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS).
Juru bicara FAMS, Erwin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan, ditemukan banyak kejanggalan pada kegiatan reses anggota DPRD Bulukumba pada tahun anggaran 2020.
Baca Juga: Virus Nipah merambah India, CDC memberi catatan peringatan
“Tunjangan reses tetap dibayarkan kepada setiap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba setiap bulan, walaupun kegiatan kunjungan ke konstituen tidak dilakukan," kata Erwin saat dikonfirmasi oleh WartaBulukumba.com, Rabu 8 September 2021.
Berdasarkan indikasi kerugian negara tersebut maka FAMS telah melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa 7 September 2021 ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Makassar.
Tuntutannya yaitu meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh anggota DPRD Bulukumba dan meminta Kejati Sulsel mengusut tuntas dugaan kasus reses fiktif DPRD Kabupaten Bulukumba.
Baca Juga: Kisah empat anggota Taliban yang membelot
Juru bicara FAMS, Erwin mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan yang menemukan banyak kejanggalan pada kegiatan reses anggota DPRD Bulukumba pada tahun anggaran 2020.
