Network
RUU kontroversial yang disahkan oleh Parlemen ini diharapkan akan disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Tajikistan Emmomali Rahmon.
Tajikistan telah memiliki larangan tidak resmi terhadap tampilan publik hijab untuk waktu yang lama dan undang-undang baru ini hanya memformalkan larangan tersebut, membuatnya lebih efektif karena denda berat akan dikenakan kepada pelanggar, menurut laporan media.
Baca Juga: AS tambah bantuan 50 jet tempur F-15 senilai Rp270 triliun untuk melanjutkan genosida di Gaza
Tajikistan Melihat Hijab Berhubungan dengan 'Ekstremis'
Tajikistan juga melihat hijab sebagai terkait dengan ekstremis Islam; pakaian Islam mulai terlihat di Tajikistan dalam beberapa tahun terakhir karena pengaruh dari Timur Tengah.
Kementerian Pendidikan Tajikistan telah melarang baik pakaian Islam maupun rok mini ala Barat bagi siswa sejak tahun 2007.
Tajikistan juga dilaporkan secara tidak resmi melarang jenggot lebat dan ada undang-undang spesifik di negara tersebut untuk membatasi doa Islam ke lokasi tertentu, menurut berbagai laporan media.
Alih-alih pakaian Islam, pemerintah Tajikistan berfokus pada mendorong warga untuk mengadopsi pakaian nasional Tajik dan telah melakukan kampanye untuk mempromosikannya.
Di Eropa, Austria dan Prancis telah memberlakukan larangan terhadap hijab dan pakaian Islam lainnya. Pada tahun 2019, Wina memberlakukan larangan terhadap penutup kepala bagi anak-anak hingga usia 10 tahun.
Larangan hijab lebih ketat di Prancis di mana baik hijab maupun abaya telah dilarang di sekolah dan lembaga pendidikan di bawah kode sekularisme ketat negara tersebut. Negara-negara seperti Belanda, Swiss, Denmark, dan Belgia juga dilaporkan melarang hijab dalam situasi dan keadaan tertentu.
Di Rusia, hijab dilaporkan dilarang di sekolah dan universitas di dua wilayah – Republik Mordovia dan Wilayah Stavropol. Pemerintah Uzbekistan dilaporkan melarang penjualan pakaian agama seperti cadar dan hijab di pasar pada tahun 2012.
