Network
WartaBulukumba - Polisi berjaga, warga sipil tak boleh keluar. Pemerintah Sri Lanka memberlakukan jam malam akhir pekan pada hari Sabtu.
Gelombang kerusuhan mendera Sri Lanka. Bahkan ratusan pengacara mendesak Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mencabut keadaan darurat untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai dihormati di bawah krisis ekonomi negara itu.
"Di bawah kekuasaan yang diberikan kepada presiden, jam malam telah diberlakukan di seluruh negeri dari pukul 6 sore (1230 GMT) pada hari Sabtu hingga pukul 6 pagi (0030 GMT) pada hari Senin," kata departemen informasi pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Palang Merah Internasional kembali mencoba mengevakuasi warga sipil Ukraina
Dilansir WartaBulukumba.com dari Reuters pada Sabtu, 2 April 2022, Presiden Gotabaya Rajapaksa pada hari Jumat meminta undang-undang yang ketat untuk mengatasi kerusuhan yang berkembang dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di masa lalu, keadaan darurat memungkinkan militer untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah.
Bhavani Fonseka, seorang peneliti senior di kelompok hak nirlaba Pusat Alternatif Kebijakan Kolombo mengatakan peraturan yang mendefinisikan kekuasaan darurat presiden belum dikeluarkan.
Baca Juga: Korsel tuding Korut melakukan pemalsuan uji coba rudal 'ICBM terbesar'
Toko-toko dibuka dan lalu lintas berjalan normal, sementara polisi tetap berjaga di beberapa pom bensin.
