Network
Tak pelak, kejadian ini ditanggapi oleh Koordinator Forum Anti Korupsi dan Kolusi (FAKK) cabang Makassar, Sampir Hafinuddin.
Ia mengatakan, siapa pun yang mencoba main-main dengan anggaran negara akan berhadapan dengan hukum.
"Kami, FAKK tidak tinggal diam, akan kami telaah kasus ini secara cermat, karena kami menduga terdapat potensi kerugian negara, dan yang jadi korban adalah para KPPS yang seharusnya mendapatkan hak-haknya dengan baik, namun tercoreng dengan oknum-oknum yang diduga bermain dengan anggaran," tegas Sampir pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca Juga: Pelantikan ribuan KPPS Kota Makassar di Hotel Claro: Berdesak-desakan, melantai dan sebagian pingsan
Ada uang internet tapi tidak ada live streaming
Selain konsumsi snack yang tidak wajar saat pengambilan sumpah KPPS di Claro, juga diduga uang internet yang besarnya Rp150.000/desa pun ikut disorot. Dari pengakuan beberapa peserta KPPS, tidak ada live streaming baik saat pelantikan maupun saat Bimtek.
FAKK juga mempertanyakan pemasangan internet oleh PPK/PPS se kota Makassar diduga fiktif, namun ada anggaran pemasangan internet per desa. Tidak sulit melacak ini, cukup tunjukkan kalau ada dimana lokasinya, dan penggunanya siapa, namun pihaknya menduga ini adalah fiktif.
Karenanya, ia pun meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dugaan kasus ini, karena berpotensi terjadinya dugaan korupsi yang merugikan negara
KPPS Dibebani Tanam Pohon
Selain anggaran yang diduga bersoal, pihak KPPS di Kota Makassar juga dibebani tanam pohon. Masing-masing KPPS diminta tanam pohon jenis apa saja, dan saat mereka menanam diminta rekam video lalu dikirim ke WAG KPPS.
Menurut Sampir hal ini tidak perlu, karena tak ada korelasinya antara Pemilu dengan penanaman pohon.
"Ada-ada saja, tidak ada hubungannya antara Pemilu dengan menanam pohon, pasti ada yang tidak beres," ketus Sampir pada Sabtu.
