Network
Ia menambahkan, bagaimana bisa seorang penjabat yang ketika di awal menjabat, dia menyatakan Sulsel 'bangkrut', namun di sisi lain dia mempertontonkan kepada publik mengunakan helikopter sewaan dari BNPB dalam melakukan kunjungan, padahal Sulsel masih aman, arus lalu lintas ke luar kota lancar jaya.
Terlebih dari dugaan pemotongan anggaran, dia menilai penjabat gubernur Sulsel ini perlu dipertanyakan.
"Jangan-jangan, dia tidak tahu substansi yang terjadi di Sulsel," tegasnya.
Seharusnya, menurut dia, Pj Gubernur Sulsel tetap melanjutkan program-program kerja terdahulu, misalnya melanjutkan atau menuntaskan pengerjaan infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk gedung pendidikan.
Ini malah anggarannya dipotong demi sebuah program baru yang ujung-ujungnya nanti petani hanya gigit jari, dan yang diuntungkan adalah sekelompok pengusaha.
Pemotongan anggaran pendidikan di SMAN 23 Makassar dari rencana anggaran Rp 10 miliar berkurang jadi Rp 5 miliar untuk tahun 2024. Padahal, sekolah ini adalah skala prioritas ketimbang ambisi tanam pisang.
FAKK juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pembangunan jalan, dan jalur pedestrian kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Padahal, program ini perlu dikebut penyelesaiannya. Dari anggaran awal Rp12,5 miliar dikurangi jadi Rp10 miliar.
Anggaran rencana pembangunan RS di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pun tak luput dipotong. Semula anggaran Rp 70 miliar berkurang jadi 20 miliar.
Hal ini mengindikasikan, bahwa Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin tidak memahami substansi yang terjadi di Sulsel. Belum bisa memetakan skala prioritas dan bukan. Padahal, penjabat ini putra daerah, yakni dari Bone, namun kelamaan bertugas di luar.
"Mendagri Tito Karnavian harus segera melakukan evaluasi, dan menempatkan penjabat yang profesional, akuntabel, dan terpenting mampu merangkul semuanya, karena ini momentum politik," tegasnya.***
