Network
"Itukan ada ketentuan-ketentuannya dalam konstitusi. Jadi saya melihatnya, Apakah ada unsur politik juga dari Denny? Ya mungkin saja. Apakah ada objektivitas di situ? ya mungkin juga," kata dia.
Ia menilai, Denny melayangkan surat ke DPR itu karena ada kegelisahan terkait dengan persoalan bangsa, khususnya persoalan koalisi dan capres-cawapres yang terlalu banyak diintervensi oleh Presiden Jokowi.
"Jadi arahnya, Jokowi sebagai presiden yang banyak cawe-cawe itu yang dianggap banyak memanuver untuk kepentingan cawe-cawenya itu dan ingin menyingkirkan Anies, kan begitu," ujar dia.
Baca Juga: Denny Indrayana: Jika Partai Demokrat 'dicopet' maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal
"Ya kita sih menanggapinya ini sebagai bagian dari pada dinamika demokrasi. Soal nanti salah benar gitu bukan urusan kita ya, tentu semua punya kepentingan saat ini ya. Dan bagian dari pada untuk menjaga demokrasi ya memang harus ada juga orang yang berani sradak sruduk, berani memanuver untuk mengkritisi jokowi atas perilaku cawe-cawenya itu," tuturnya.
Sebelumnya, Denny mengatakan Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.
“Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan termasuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian,” kata Denny di akun Twitter @dennyindrayana.
Baca Juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar naik jadi 35,9%, Anies anjlok
Bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024.***
