Gaduh tarik menarik Presidential Threshold 20 persen menuju Pilpres 2024

 

WartaBulukumba - Gaduh di tingkat elit hingga akar rumput sedang membersamai 'diskusi seru' terbuka terkait Presidential Threshold 20 persen.

 

Mulai politisi, akademisi, hingga budayawan angkat bicara. Angka-angka menyeruak hingga muncul usulan nol persen.

 

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly Harun tampaknya lebih duluan melakukan langkah intelektual dalam koridor konstitusi dengan mengajukan permohonan judicial review ke MK.

 

Dikutip dari Depok.pikiran-rakyat.com, Jumat 17 Desember 2021, Refly Harun pun mengajak semua pihak, terutama yang terjun ke dunia politik agar ikut melakukan hal serupa.

 

Refly Harun bersama dengan Ferry Julianto belum lama ini telah melakukan permohonan judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen.

"Agar majelis hakim konstitusi yakin bahwa ini adalah kehendak kita bersama bukan segelintir elite, bukan kehendak kelompok masyarakat tertentu," ungkapnya.

 

"Tetapi karena kita semua untuk bisa mendapatkan mekanisme pilpres yang lebih fair lebih demokratis lebih kompetitif dan lebih memungkinkan untuk memilih pemimpin yang jujur amanah dan berkualitas," imbuh Refly.

 

 

Pernyataan lebih sangar datang dari pengamat politik Rocky Gerung.

 

Mengutip Isubogor.pikiran-rakyat.com, Rocky Gerung menyebut Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden Republik Indonesia 20 persen yang saat ini diterapkan adalah akar dari segala kejahatan. Maka dari itu, Undang-undang PT harus diubah jadi 0 persen.

 

 

Dikutip dari Pikiran-rakyat.com, Kamis, Sujiwo Tejo menyarankan presidential threshold dilakukan dengan sistem lelang.

"Gimana kalau dibikin lelang... abis ini PAN panas.. ngajuin PT 4%, Nasdem panas ngajuin PT 3%, PKB panas lagi ngajuin PT 2%, Gerindra panas ngajuin PT 1% dan gongnya PDI-P meradang ajuin PT 0%," kata Sujiwo Tejo melalui akun Twitter @sudjiwotedjo.

Baca Juga: Diduga UFO, sebuah benda aneh bergerak cepat di Mesir dan tertangkap oleh Google Maps

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan itu agar semakin memberikan ruang ekspresi dan kompetisi bagi warga.

PKB mengusulkan agar presidential threshold diturunkan menjadi 5-10 persen.

"PT 20 persen masih belum cita-cita kita, cita-cita kita 5-10 persen. Supaya lebih memberi ruang ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama," ucap Cak Imin.

Cak Imin menilai, sebaiknya batasan presidential threshold 20 persen bisa diturunkan.

Namun Cak Imin tidak setuju kalau ambang batas elektoral pencalonan presiden menjadi 0 persen.***