Network
WartaBulukumba - Sebuah ruang dialektika Focus Group Discussions (FGD) memunculkan kritik dan saran oleh peserta perihal praktik money politics pada Pilkada Bulukumba 2020.
Dalam evaluasi juga muncul saran penambahan pos pengamanan yang lebih ketat di TPS agar tidak terjadi praktik money politics, teknis-teknis penyelenggaraan dan adanya kritik terkait pembentukan Komisioner di waktu yang krisis, serta permasalahan-permasalahan wajib pilih yang mengalami kendala.
Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 juga memunculkan uraian Ketua Bawaslu. Ia menyentil perihal kewenangan Bawaslu berbeda dengan lembaga lain seperti KPK. Pihak Bawaslu, menurut dia, masih belum maksimal mengatasi praktik money politics dan pelanggaran pilkada karena adanya keterbatasan dan kelemahan regulasi sebagai faktor.
Baca Juga: Peretas Swiss membobol Intel dan Nissan
Ketua KPU di sesi epilog menyampaikan bahwa masukan-masukan dari peserta FGD akan didorong dan menjadi pertimbangan untuk perubahan regulasi pada pemilu berikutnya.
"Terkait kritik dan saran yang disampaikan oleh bapak ibu tentunya akan didorong dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk regulasi pada pemilu masa yang akan datang,” kata Kaharuddin.
Pesta demokrasi Pilkada Bulukumba 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Bulukumba di tahun 2020 lalu telah tuntas. Helat pesta demokrasi tahun lalu di Bumi Panritalopi telah melahirkan nahkoda baru di Kabupaten Bulukumba.
Baca Juga: Kuntilanak? Ini hubungannya dengan Kota Pontianak
Forum Group Discussion ini digelar di Ballroom Hotel Agri lantai 2, Selasa 23 Maret 2021.
