Network
WartaBulukumba - Setidaknya ada tiga kepala daerah yang terimbas elektoralnya jika mengacu pada UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur jadwal pelaksanaan pilkada. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab.
Tiga kepala daerah yang dimaksud Fadhli yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Jadwal keserentakan pilkada masih belum berubah jika masih mengacu pada UU Pemilu tersebut. Artinya, daerah yang menggelar Pilkada 2022 dan 2023 akan melaksanakan pilkada setelah Pemilu 2024.
"Padahal, kita tahu bersama tiga gubernur itu yang enggak pernah absen di papan survei nasional. Bahkan, mereka selalu masuk lima besar," ujarnya, Selasa 26 januari 2021.
Baca Juga: TSY: Kita pernah terpuruk, tapi kita tetap bangkit dan kuat
Masih berlakunya UU Nomor 10/ Tahun 2016, menurut Fadhli, membuat ketiga kepala daerah tersebut kehilangan sisi elektoral mereka bukan saja sebagai bakal calon incumbent kepala daerah, jika masih diusung partainya masing-masing, tapi juga elektoral sebagai figur potensial di Pilpres 2024.
Terlebih, Fadhli mengatakan dari sisi elektabilitas dan popularitas, ketiga kepala daerah itu kerap moncer di papan survei. "Kita enggak mau terlalu dini memvonis elektabilitas mereka di ujung tanduk. Tapi dari sisi probabilitas, rasanya itu bisa menjadi penilaian awal," kata Analis Politik asal UIN Jakarta ini.
Baca Juga: Jika disahkan RUU Pemilu dapat 'mengebiri' keterwakilan rakyat di parlemen
Di sisi lain, Fadhli menilai elektabilitas ketiganya juga masih bisa terjaga dengan baik, meski nantinya mereka tak lagi menjabat sebagai gubernur. Dalam konteks ini, Fadhli melihat posisi Ganjar Pranowo lah yang diprediksi masih aman. Sebaliknya, Anies dan Ridwan memiliki kecenderungan yang tidak aman.***
