WartaBulukumba - Negeri ini bisa rusuh jika konstitusi dirobek-robek oleh kekuasaan! Pesan kecemasan itu terlontar dalam sebuah puisi yang dibacakan Denny Indrayana dalam sebuah video.
"Kalau putusan MK soal sistem Pemilu dan MA soal Moeldoko-Gate tidak bijak dan keliru arah, bisa menimbulkan pemilu tertunda, dan krisis konstitusi. Berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara. Bagaimana logikanya? Saya buat dalam bentuk puisi, agar lebih mudah dicerna. Silahkan klik dan lihat videonya. Salam Integritas!" unggah Denny Indrayana melalui akun Twitter-nya, @dennyindrayana, seperti dikutip WartaBulukumba.com pada Jumat, 9 Juni 2023.
Menuju Pemilu 2024, suhu ppolitik kian memanas. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melayangkan surat terbuka terkait pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Baca Juga: Mendengarkan Bulukumba di udara: Peran LPPL menjawab tantangan sukseskan Pemilu 2024
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa hal ini sudah menjadi bagian dari dinamika demokrasi di tahun politik untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Mungkin Denny Indrayana sebagai seorang profesor hukum, dan seorang lawyer juga, punya kegelisahan terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, kenegaraannya. Mungkin yang lain tidak berani (speak up) gitu ya, Denny Indrayana berani," kata Ujang, dikutip WartaBulukumba,com dari PikiranRakyat-Depok.com pada Jumat, 9 Juni 2023.
Namun, Ujang belum memahami apakah pemecatan Presiden Jokowi itu memang sudah memenuhi syarat atau belum. Sebab, Denny membeberkan beberapa pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Denny Indrayana sebut Partai NasDem kembali digoyang, Menteri SYL bakal dibidik kasus narkoba
"Itukan ada ketentuan-ketentuannya dalam konstitusi. Jadi saya melihatnya, Apakah ada unsur politik juga dari Denny? Ya mungkin saja. Apakah ada objektivitas di situ? ya mungkin juga," kata dia.
Ia menilai, Denny melayangkan surat ke DPR itu karena ada kegelisahan terkait dengan persoalan bangsa, khususnya persoalan koalisi dan capres-cawapres yang terlalu banyak diintervensi oleh Presiden Jokowi.
"Jadi arahnya, Jokowi sebagai presiden yang banyak cawe-cawe itu yang dianggap banyak memanuver untuk kepentingan cawe-cawenya itu dan ingin menyingkirkan Anies, kan begitu," ujar dia.
Baca Juga: Denny Indrayana: Jika Partai Demokrat 'dicopet' maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal
"Ya kita sih menanggapinya ini sebagai bagian dari pada dinamika demokrasi. Soal nanti salah benar gitu bukan urusan kita ya, tentu semua punya kepentingan saat ini ya. Dan bagian dari pada untuk menjaga demokrasi ya memang harus ada juga orang yang berani sradak sruduk, berani memanuver untuk mengkritisi jokowi atas perilaku cawe-cawenya itu," tuturnya.
Sebelumnya, Denny mengatakan Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.
“Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan termasuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian,” kata Denny di akun Twitter @dennyindrayana.
Baca Juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar naik jadi 35,9%, Anies anjlok
Bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024.***