WartaBulukumba - Partai berlambang mercy dinilai sedang berada di titik nadir. Namun, satu-satunya keajaiban bagi sesiapa yang menemui titik nadir adalah ketika mampu menjadikannya pijakan untuk bangkit dan terbang tinggi.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menguraikan pandangannya terkait kisruh Partai Demokrat yang kemudian memunculkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Deli Serdang.
Menurut Refly Harun, Presiden Jokowi harus tegas memberikan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Baca Juga: Tersangka kasus korupsi BOK resmi ditahan, Polisi: tak menutup kemungkinan ada tersangka baru
"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden," kata dia dalam diskusi via zoom, Kamis 11 Maret 2021, dikutip dari Antara.
Namun, jika Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai KSP.
Refly Harun dengan menggunakan kaca mata hukum, berpandangan posisi KSP memang boleh saja rangkap jabatan, namun dalam konteks saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.
Baca Juga: Digitalisasi bansos alternatif yang lebih efisien namun juga menuai masalah
Lantas, bagaimana halnya bagi kubu KLB Deli Serdang? Mengutip tasikmalaya.pikiran-rakyat.com, Kamis 11 Maret 2021, mantan anggota Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan alasan diselenggarakannya KLB Deli Serdang.
“Targetnya adalah kembali membesarkan Demokrat yang pasca 2009 trennya cenderung terus menurun, dan itu harus diselamatkan,” tutur Darmizal yang merupakan penggagas KLB.
Ia membeberkan mengapa KLB Deli Serdang harus diigelar:
“Satu-satunya jalan adalah KLB. Kenapa? Ini adalah satu keniscayaan, KLB ini jadi jalan bagi kawan-kawan di daerah untuk segera bangkit dari keterzoliman mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Mendikbud: sebanyak 58 daerah tidak mengajukan formasi guru PPPK
Beberapa tokoh lainnya angkat bicara terkait kisruh Partai Demokrat.
Salah satunya di antaranya yakni pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan happy-happy saja di tengah panasnya kisruh Partai Demokrat.
Dikutip dari bekasi.pikiran-rakyat.com, Kamis 11 Maret 2021, AS Hikam menilai, apabila yang dikatakan Mahfud MD itu benar, maka alangkah menyedihkan negara Republik Indonesia ini.
Baca Juga: Mana yang tepat? Istilah 'Bumi Panritalopi' atau 'Butta Panrita Lopi'?
Hal itu disampaikan AS Hikam saat didapuk menjadi narasumber di acara "Mata Najwa" bertajuk "Ribut Rebutan Demokrat" pada Rabu, 10 Maret 2021.
"Kalau kemudian dikatakan bahwa presidennya santai-santai saja dengan peristiwa KLB ini, berarti tidak ada sense of crisis," ujar AS Hikam.
Namun, AS Hikam tetap meyakini bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang sangat peka terhadap krisis yang ada di Indonesia.***