Network
"Mereka mengelola anggaran negara, seharusnya penetapan KPPS bisa dilakukan tanpa harus berdesak-desakan, apalagi duduk melantai. Jangan sampai anggaran disalahgunakan," tegasnya.
Ia menyarankan bahwa jika anggaran terbatas, KPU tidak perlu menggunakan hotel. Penetapan KPPS bisa dilakukan oleh masing-masing Ketua KPPS di lokasi mereka, seperti pada pemilu sebelumnya, bukan dengan membuat kebijakan baru yang ia anggap tidak manusiawi.
"Perlakukan anggota KPPS dengan manusiawi. Mereka adalah ujung tombak Pemilu, dan keberhasilan Pemilu bergantung pada mereka," kata Anchi.
Baca Juga: Berapa honor KPPS 2024? Ini masa kerjanya
Kurang transparan
Tak hanya soal pengangkatan, Anchi juga mengkritik proses tahapan pemilu oleh KPU Kota Makassar yang dianggap lamban.
Ia menyebutkan bahwa beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kota Makassar baru saja membuat Surat Keputusan pengangkatan KPPS. Di Kelurahan Tamalanrea Indah, ia menyoroti kurangnya transparansi dalam penjaringan KPPS, dengan adanya dugaan tidak adanya ujian tertulis maupun wawancara.
"Masalah ini bukan hanya terjadi di tingkat Timsel (Tim Seleksi) KPU Kota Makassar, tetapi juga merambat ke tingkat KPPS," lanjut Anchi. Ia menambahkan bahwa di pagi hari yang sama, sekitar 7-10 calon anggota KPPS di Kelurahan Tamalanrea Indah digantikan tanpa penjelasan yang jelas.
Anchi berharap, KPU kota Makassar, PPK, dan PPS dapat bertindak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama pada tahun politik yang rawan manipulasi dan pelanggaran aturan.***
