Network
WartaBulukumba.Com - Lalu lintas tersendat, terhimpit deretan kendaraan yang panjang, mengular di depan Hotel Claro. Di bawah langit Makassar yang cerah membawa atmosfer pemilu di daerah, Kamis yang semestinya manis, 25 Januari 2024, sebuah keramaian tak biasa terlihat di sepanjang Jalan Andi Pangeran Pettarani.
Ribuan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkumpul, memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, sejak pagi hingga sore, memadati hotel tersebut.
Dalam gedung berlantai dua itu, suasana berubah drastis. Ribuan calon anggota KPPS, yang hendak dilantik dan ditetapkan untuk Pemilu 2024-2029, terpaksa duduk melantai dan berdesak-desakan. Sebagian dari mereka bahkan pingsan, terjepit dalam kerumunan yang membludak.
Baca Juga: Seleksi KPPS Tamalanrea Indah berbau nepotisme, Ketua FAKK Makassar angkat suara
Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat PILHI, Syamsir Anchi, mengkritik keras situasi tersebut.
"Ini ironi, di Kota Makassar, calon anggota KPPS harus duduk melantai dan berdesak-desakan," ungkap Anchi, yang dikenal sebagai aktivis anti korupsi, kepada awak media.
Ia menambahkan, banyak peserta yang jatuh pingsan, membutuhkan pertolongan medis karena ruangan yang over kapasitas.
Baca Juga: Tugas, masa kerja dan perbandingan gaji KPPS dengan PTPS 2024
Pengelolaan anggaran KPU dipertanyakan
Anchi juga menyoroti pengelolaan anggaran oleh KPU.
"Mereka mengelola anggaran negara, seharusnya penetapan KPPS bisa dilakukan tanpa harus berdesak-desakan, apalagi duduk melantai. Jangan sampai anggaran disalahgunakan," tegasnya.
Ia menyarankan bahwa jika anggaran terbatas, KPU tidak perlu menggunakan hotel. Penetapan KPPS bisa dilakukan oleh masing-masing Ketua KPPS di lokasi mereka, seperti pada pemilu sebelumnya, bukan dengan membuat kebijakan baru yang ia anggap tidak manusiawi.
"Perlakukan anggota KPPS dengan manusiawi. Mereka adalah ujung tombak Pemilu, dan keberhasilan Pemilu bergantung pada mereka," kata Anchi.
Baca Juga: Berapa honor KPPS 2024? Ini masa kerjanya
Kurang transparan
Tak hanya soal pengangkatan, Anchi juga mengkritik proses tahapan pemilu oleh KPU Kota Makassar yang dianggap lamban.
Ia menyebutkan bahwa beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kota Makassar baru saja membuat Surat Keputusan pengangkatan KPPS. Di Kelurahan Tamalanrea Indah, ia menyoroti kurangnya transparansi dalam penjaringan KPPS, dengan adanya dugaan tidak adanya ujian tertulis maupun wawancara.
"Masalah ini bukan hanya terjadi di tingkat Timsel (Tim Seleksi) KPU Kota Makassar, tetapi juga merambat ke tingkat KPPS," lanjut Anchi. Ia menambahkan bahwa di pagi hari yang sama, sekitar 7-10 calon anggota KPPS di Kelurahan Tamalanrea Indah digantikan tanpa penjelasan yang jelas.
Anchi berharap, KPU kota Makassar, PPK, dan PPS dapat bertindak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama pada tahun politik yang rawan manipulasi dan pelanggaran aturan.***
