Network
WartaBulukumba - Sejumlah situs jual beli online motor gede (moge) Harley Davidson sontak menyedot perhatian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menyelidiki penjualan moge merek Harley Davidson yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak.
Lembaga anti rasuah itu telah mengantongi nama-nama penjual Harley Davidson tersebut.
Baca Juga: Inilah komplotan curanmor Bantaeng yang kerap beroperasi di Bulukumba
Pihak KPK juga akan bekerja sama dengan Samsat untuk memeriksa identitas pemilik moge tersebut.
Namun, mereka mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada bukti yang kuat bahwa penjual moge tersebut benar-benar adalah ASN di Ditjen Pajak.
"Kita angkut nama-nama penjualnya ke Inspektorat Kementerian Keuangan, nama-nama ini pegawai siapa? Kita menduga kan ini pegawai Ditjen Pajak, tapi sebenarnya namanya sudah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Kemenkeu untuk dicarikan, ada enggak nama pegawainya," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, dilansir dari Antara pada Kamis, 2 Maret 2023.
Baca Juga: Bejat! Keseringan nonton bokep, duda di Cianjur tega cabuli anak kandung
Pahala juga mengatakan pihak KPK akan berkoordinasi dengan Samsat untuk memeriksa identitas pemilik moge tersebut. "Kita mulai dengan Samsat, biasanya gitu dan di Samsat itu kita dikasih impornya dari mana, kapan, itu bisa kita cari. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana, kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama, BPKB," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan pembubaran klub moge Blasting Rijder DJP yang merupakan klub moge ASN Ditjen Pajak.
Sri Mulyani menilai bahwa beredarnya foto Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama para pegawai pajak tengah menaiki motor gede alias moge bareng klub Blasting Rijder DJP telah menimbulkan kemarahan masyarakat.
Baca Juga: Komplotan polisi gadungan dibekuk Polsek Kalideres, ini modusnya
Sri Mulyani meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan dan mengingatkan bahwa penampilan mewah ASN dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan dapat memicu kemarahan publik.***
