WartaBulukumba.Com - Hilir mudik peserta pelantikan, dan pengangkatan KPPS di Hotel Claro jadi sorotan mulai hari Kamis, 25 Januari 2024 hingga kini. Pasalnya, selain peserta diduga berdesakan, kepanasan, melantai, sebagian pingsan, mereka juga tidak diberikan uang transport, baik saat pelantikan, maupun saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).
Padahal, dalam penganggaran, diduga terdapat uang transportasi, Rp 100 ribu khusus di hari pengangkatan dan penetapan KPPS, dan 200 ribu saat mengikuti Bimtek. Namun, tak ada realisasinya, hingga kini.
Bahkan, diduga anggaran konsumsi bagi KPPS pun diduga diembat oleh oknum, sekedar diketahui, untuk pengangkatan dan pengukuhan KPPS maupun masa Bimtek di Makassar, anggaran konsumsi KPPS sama, sebesar Rp45.000/KPPS.
Baca Juga: KPPS Makassar pertanyakan uang transport: 'Gowa dan Maros kok dapat?'
Namun, anehnya, saat pengukuhan KPPS diduga hanya diberikan snack yang nilainya per dos kisaran Rp10-15 ribu dimana air mineral botol mini 1 merk Crystalin, dan roti serta kue bolu masing-masing 1.
Sementara anggarannya Rp 45.000/porsi. Diduga terdapat selisih harga, jika harga snack 15.000/pcs, maka terdapat selisih harga Rp 30.000/porsi dikali jumlah KPPS. Hal ini berbeda saat mengikuti Bimtek, yakni Jumat, 26 Januari, anggota KPPS sudah diberikan nasi kotak dengan anggaran sama Rp45.000/KPPS.
Dalam penganggaran, KPU Kota Makassar sebagai kuasa pengguna anggaran melalui PPK, dan PPS, tidak terdapat snack, melainkan konsumsi, baik saat pengangkatan maupun Bimtek masing-masing anggarannya Rp45.000/KPPS.
Antara snack dengan nasi kotak
Pertanyaan yang merebak di kalangan masyarakat, termasuk para penggiat anti korupsi, apakah sama harga snack dan harga nasi kotak? Patut dicurigai terdapat dugaan penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum nakal
Tak pelak, kejadian ini ditanggapi oleh Koordinator Forum Anti Korupsi dan Kolusi (FAKK) cabang Makassar, Sampir Hafinuddin.
Ia mengatakan, siapa pun yang mencoba main-main dengan anggaran negara akan berhadapan dengan hukum.
"Kami, FAKK tidak tinggal diam, akan kami telaah kasus ini secara cermat, karena kami menduga terdapat potensi kerugian negara, dan yang jadi korban adalah para KPPS yang seharusnya mendapatkan hak-haknya dengan baik, namun tercoreng dengan oknum-oknum yang diduga bermain dengan anggaran," tegas Sampir pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca Juga: Pelantikan ribuan KPPS Kota Makassar di Hotel Claro: Berdesak-desakan, melantai dan sebagian pingsan
Ada uang internet tapi tidak ada live streaming
Selain konsumsi snack yang tidak wajar saat pengambilan sumpah KPPS di Claro, juga diduga uang internet yang besarnya Rp150.000/desa pun ikut disorot. Dari pengakuan beberapa peserta KPPS, tidak ada live streaming baik saat pelantikan maupun saat Bimtek.
FAKK juga mempertanyakan pemasangan internet oleh PPK/PPS se kota Makassar diduga fiktif, namun ada anggaran pemasangan internet per desa. Tidak sulit melacak ini, cukup tunjukkan kalau ada dimana lokasinya, dan penggunanya siapa, namun pihaknya menduga ini adalah fiktif.
Karenanya, ia pun meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dugaan kasus ini, karena berpotensi terjadinya dugaan korupsi yang merugikan negara
KPPS Dibebani Tanam Pohon
Selain anggaran yang diduga bersoal, pihak KPPS di Kota Makassar juga dibebani tanam pohon. Masing-masing KPPS diminta tanam pohon jenis apa saja, dan saat mereka menanam diminta rekam video lalu dikirim ke WAG KPPS.
Menurut Sampir hal ini tidak perlu, karena tak ada korelasinya antara Pemilu dengan penanaman pohon.
"Ada-ada saja, tidak ada hubungannya antara Pemilu dengan menanam pohon, pasti ada yang tidak beres," ketus Sampir pada Sabtu.
Ia menambahkan, penanaman pohon itu memang bagus, namun, itu bukan tugas dan fungsi dari KPPS.
"Waktu Pemilu kurang dari 20 hari, artinya sudah mepet, tidak usah lagi KPPS dibebani tanam pohon, kalau membagi surat undangan panggilan itu wajar," kuncinya.
Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak KPU Makassar terkait dugaan permainan anggaran tersebut, setelah coba dihubungi awak media.***