Baca Juga: Harga satu buah perahu Pinisi Bulukumba bisa capai Rp15 miliar
Lebih lanjut dikatakan, bahwa selaku unit Tipikor, pihaknya membuka ruang konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek untuk menghindari kesalahan atau temuan ke depan.
“Sebenarnya kalau mau bekerja sesuai aturan, cukup mengikuti kontrak yang telah disepakati, oleh karena dalam kontrak itu sudah berdasar dan memuat seluruh aturan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan,” imbuhnya.
Unit Tipikor Polres Bulukumba banyak menjelaskan beberapa penyimpangan- penyimpangan yang selama ini ditemukan dalam kegiatan konstruksi, baik itu pada tahapan perencanaan, tahap tender, tahap pelaksanaan, dan tahapan pengawasan.
Baca Juga: Sari bambu dari Bulukumba, fermentasi mimpi di Desa Salassae
Andi Utta mengaku berupaya kembali meyakinkan pihak-pihak terkait yang ada di pusat agar alokasi anggaran dapat dikucurkan lebih besar lagi di Bulukumba.
“Poinnya, mau melihat Bulukumba baik? Mau anggaran pembangunan lebih besar? Jangan suka mengekspos jika belum jelas. Biar malaikat jadi bupati, tidak akan bisa kalau masih terus seperti itu,” ujarnya.***