Network
WartaBulukumba - Kucuran dari kran anggaran pusat untuk Bulukumba hanya 'menetes'.
Realita itu mengemuka saat disibak oleh Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf.
Andi Utta, sapaan akrab Bupati Bulukumba, menuangkan hal itu saat menghadiri sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat terkait pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan.
Baca Juga: Bulukumba genjot PAD melalui pembayaran digitalisasi
Sosialisasi tersebut digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Hadir para pihak penyedia, konsultan pengawas dan pihak Polres Bulukumba yakni Kanit Tipikor, Ipda Aswad Salam di Kantor Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale pada Kamis, 14 Juli 2022.
Kehadiran Bupati adalah untuk pertama kalinya dalam kegiatan sosialisasi seperti ini.
Baca Juga: Ganyong dan Campe Kahayya Bulukumba melaju ke seleksi Pemuda Pelopor tingkat Nasional
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk keterbukaan dan upaya memberikan edukasi kepada masyarakat akan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan sehingga ada partisipasi masyarakat dalam pengawasannya.
Kendati begiu, Andi Utta sapaan akrab bupati menyarankan agar dugaan pelanggaran di lapangan tidak langsung diekspos di media sosial atau media massa, apalagi kalau dugaan tersebut masih perlu diverifikasi.
Hal inilah, tambahnya, menyebabkan peluang Bulukumba mendapatkan anggaran pembangunan dari pusat sangat minim.
“Setelah beberapa kali koordinasi di pusat, Bulukumba ini ternyata tidak begitu prospek mendapat anggaran dari pusat. Alasannya jika ada proyek di Bulukumba selalu diributkan, sehingga yang rugi adalah masyarakat itu sendiri karena anggaran pembangunan minim,” ungkapnya.
Sementara pihak Polres dihadirkan sebagai narasumber terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Proyek yang disosialisasikan itu adalah pembangunan irigasi menggunakan cetak panel pada daerah irigasi Kadieng.
Kanit Tipikor bersama rekannya Brigadir Anas membagikan tips pencegahan praktek korupsi pada pelaksanaan kegiatan konstruksi.
Baca Juga: Pangsit enak pakai rica-rica di Bulukumba ada di Warung Mas Brow
Tips itu diantaranya, pertama pastikan orang yang terlibat dalam pelaksanaan proyek adalah orang yang tepat berdasarkan keilmuannya. Kedua, pastikan orang yang terlibat dalam penanganan dan pelaksanaan proyek ini adalah orang yang jujur.
Ipda Aswad Salam mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mau mencari-cari kesalahan, namun ia bertugas mengawasi dan pengawal kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk pemanfaatan hidup masyarakat.
“Jadi tidak ada indikasi itu polisi cari-cari kesalahan. Sehingga makanya dari awal kami sampaikan indikasi-indikasi pelanggaran itu seperti ini loh,” bebernya.
Baca Juga: Harga satu buah perahu Pinisi Bulukumba bisa capai Rp15 miliar
Lebih lanjut dikatakan, bahwa selaku unit Tipikor, pihaknya membuka ruang konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek untuk menghindari kesalahan atau temuan ke depan.
“Sebenarnya kalau mau bekerja sesuai aturan, cukup mengikuti kontrak yang telah disepakati, oleh karena dalam kontrak itu sudah berdasar dan memuat seluruh aturan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan,” imbuhnya.
Unit Tipikor Polres Bulukumba banyak menjelaskan beberapa penyimpangan- penyimpangan yang selama ini ditemukan dalam kegiatan konstruksi, baik itu pada tahapan perencanaan, tahap tender, tahap pelaksanaan, dan tahapan pengawasan.
Baca Juga: Sari bambu dari Bulukumba, fermentasi mimpi di Desa Salassae
Andi Utta mengaku berupaya kembali meyakinkan pihak-pihak terkait yang ada di pusat agar alokasi anggaran dapat dikucurkan lebih besar lagi di Bulukumba.
“Poinnya, mau melihat Bulukumba baik? Mau anggaran pembangunan lebih besar? Jangan suka mengekspos jika belum jelas. Biar malaikat jadi bupati, tidak akan bisa kalau masih terus seperti itu,” ujarnya.***
