Network
WartaBulukumba - Kebijakan dan regulasi di Rusia saat ini tampaknya sedang menjadi benteng kokoh bagi Twitter sehingga sulit mencuit senyaring-nyaringnya.
Berbagai pihak akan selalu mengingat kembali bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pada Desember 2020 lalu telah menandatangani undang-undang untuk membatasi kekuasaan media sosial asal AS.
Mengutip Reuters, Ahad 14 Maret 2021, Rusia baru-baru ini memperlambat kecepatan platform Twitter, atau throttle, karena mikroblog tersebut tidak menghapus konten yang dilarang di negara tersebut.
Baca Juga: Anak-anak sekolah di AS menuntut sekolah segera dibuka kembali
"Platform media sosial pada prinsipnya tidak memiliki standar terpadu untuk mengelola diri mereka sendiri. Ini adalah kebuntuan secara semantik dan teknologi," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, di akun Facebook-nya.
"Konten digital secara sewenang-wenang disensor oleh moderator tertentu tanpa keputusan pengadilan atau otoritas yang relevan dan kompeten," kata Zakharova.
Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Rusia diberitakan telah membatasi titik-titik konektivitas antara jaringan internet lokal dan global.
Baca Juga: Militer Myanmar menembaki orang-orang tak bersenjata
Melansir Ubergizmo 27 Juli 2019, pemerintah bisa mengontrol jenis konten yang dapat diakses penduduk Rusia melalui pembatasan tersebut.
“Pengguna biasa dari bagian uji coba tak melihat adanya perubahan,” aku Kementerian Komunikasi Rusia saat itu.
Masih dalam tahun yang sama, beberapa negara seperti China telah memilih untuk mengatur internet di negaranya dengan hati-hati.
Baca Juga: Tak lama lagi terwujud teleportasi menembus ruang, kendaraan konvensional menjadi primitif
Sejumlah situs, aplikasi, dan layanan asing tak boleh beroperasi di sana. Tampaknya, Rusia juga akan menuju ke arah yang sama.
“Ini merupakan langkah defensif untuk mencegah dampak buruk dari pemutusan jaringan internet global yang sebagian besar dikendalikan dari luar negeri. Memiliki sumber daya yang dapat digunakan agar tak terputus dari internet, inilah yang namanya kedaulatan,” jelas Presiden Vladimir Putin, dikutip dari TechCrunch.***
