Tidak produktif, aktivis mahasiswa minta Bupati Bulukumba evaluasi PMD dan Apdesi

"Jangan sampai ada liburan yang berkedok kunjungan kerja," ujar Suciawan.

Selain itu, sambungnya, harusnya PMD sebagai OPD yang membawahi pemerintah desa se-Kabupaten Bulukumba tidak memberikan Izin kepada pemerintah desa dengan alasan apapun.

Pun jika dirasa Pemerintah Desa butuh Bimtek, Pemateri yang didatangkan ke Bulukumba, bukan justru pemerintah desa yang di berangkatkan, karena itu akan memakai biaya yang besar.

Baca Juga: Pegiat anti korupsi di Bulukumba: 'WTP bukan ukuran terbebas dari KKN'

Suciawan memaparkan, anggaran dana desa yang harus digunakan untuk membangun desa, justru dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif bagi masyarakat desa.

"Saya berharap Bapak Bupati Bulukumba dapat mengevaluasi Kepala Dinas PMD dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bulukumba," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi Bulukumba yang coba dihubungi terkait sorotan Suciawan, belum memberikan tanggapan.***