Network
Sebab, lanjut aktivis 98 ini, harus dikaji betul, dan dianalisis, karena ini menyangkut kepentingan bersama dengan ruang lingkungan sekitarnya, baik terhadap kenyamanan calon user atau penghuni, maupun dengan warga lain yang berdampingan dengan lahan yang dibangun peruntukan pemukiman perumahan, termasuk aliran air, site plan, IMB, IPT, dan sejumlah aturan lain.
Ia menduga banyak pihak pengembang baik di kota Makassar, maupun di kota-kota besar lainnya, banyak developer diduga tidak patuh terhadap aturan.
Baca Juga: Heboh anggaran kerjasama media di Selayar beredar di medsos! Ada ASN, Polisi hingga Anggota DPRD
Ia memberikan contoh kasus sejak tahun 2021, setidaknya ada 60 pengembang nakal yang tidak patuh terhadap aturan.
Adapun aturan yang dimaksud kata Anchi, harus memenuhi UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman.
Selain itu, sejumlah perizinan harus dikantongi seorang developer sebelum memutuskan untuk membangun komplek perumahan.
LSM PILHI diminta pendampingan olehwarga komplek perumahan Taman Makassar Indah mensomasi pihak developer Surya Asri agar memenuhi persyaratan dokumen untuk kenyamanan semua.***
