Network
Ia juga menyarankan agar para penyelenggara dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam upaya melawan politik uang, seperti Bawaslu, KPU, Panwas, PPK, dan PPS. Selain itu, inovasi baru juga perlu ditemukan agar tidak terus mengulang cara-cara yang sudah ada.
Baca Juga: Antara jurnalis online dan kaderisasi partai politik yang sehat: Pakar ungkap keterkaitannya
Suriyandi juga menekankan pentingnya agar penyelenggara tidak terjerat dalam praktek politik uang. Ia mengatakan bahwa menurut DKPP, politik uang tidak hanya terjadi di kalangan pemilih, tetapi juga telah merambah ke dalam jajaran penyelenggara pemilihan.
"Kita harus mewaspadai hal ini," tekannya.
"Politik uang menjadi ancaman yang serius dalam pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Tidak hanya melibatkan peserta dan pemilih, namun juga menyertai penyelenggara. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar penyelenggara tidak terlibat dalam praktek ini," sambungnya.
“Politik uang harus menjadi perhatian kita semua. Hal ini sangat penting untuk kita bersama-sama memerangi. Kita perlu fokus pada upaya pencegahan, penindakan, dan memberikan sanksi kepada penyelenggara yang terindikasi terlibat dalam praktik politik uang,” tutup Suriyandi.***
