Network
WartaBulukumba - Gaya hidup mewah itu meruyak ke ruang publik. Visualisasi hedonisme yang merebak di berbagai platform media sosial yang viral itu lantas memicu reaksi. Orang nomor satu di Pangkalpinang panen sorotan.
Sebuah somasi dilayangkan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPC Permahi Babel).
DPC Permahi Babel mengeluarkan somasi kepada Wali Kota Pangkalpinang dan istrinya terkait dugaan prilaku hedonisme yang viral dan belum ada klarifikasi maupun permintaan maaf secara publik.
Baca Juga: 20 ucapan Idul Fitri 2023 yang cocok diposting di akun media sosial
Dalam somasi tersebut, DPC Permahi Babel menilai prilaku tersebut tidak pantas dan menciderai etika pejabat publik, serta menimbulkan dugaan kecurigaan adanya unsur perbuatan melawan hukum.
Tuntutan dari DPC Permahi Babel dalam somasi tersebut antara lain adalah menuntut Walikota dan istrinya untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara publik atas prilaku hedonisme yang terjadi, menuntut istrinya dari jabatan-jabatan sosial, dan meminta agar Walikota mundur apabila dalam waktu 2x24 jam tidak terpenuhi semua atau salah satu tuntutan tersebut.
Dalam langkah tindak lanjutnya, DPC PERMAHI BABEL akan membuat laporan dan bersurat yang dilampiri kajian hukum kepada KPK-RI maupun Dewan Pengawas KPK-RI dan PPATK-RI untuk memeriksa kekayaan arus keuangan negara pada Walikota Pangkalpinang sebagai pejabat daerah.
Baca Juga: Keluarga TikTokers Bima Yudho menyayangkan respon pihak terkait terhadap kritik anak muda zaman now
"Menuntut Walikota dan Istri Walikota Pangkalpinang untuk Klarifikasi dan Meminta Maaf secara publik atas prilaku hedonisme yang terjadi," bunyi somasi tersebut yang ditandatangani Ketua DPC Permahi Bebel Yudha Kurniawan.
Poin kedua yakni: "Menuntut Istri Walikota Pangkalpinang dari jabatan-jabatan sosial, karena publik sudah menilai cerminan UMKM dan Bangga Menggunakan Produk lokal sudah dihianati dengan menggunakan produk brended dari luar negeri."
Poin ketiga: " Apabila dalam waktu 2x24 Jam tidak terpenuhi semua atau salah satu tuntutan diatas, maka kami mendesak Walikota Pangkalpinang lebih baik mundur, karena sudah mencerminkan pemimpin yang anti kritik, tidak mengakui kesalahan serta tidak bertanggung jawab."
"Bersamaan setelah surat ini dikirim, kami akan membuat laporan dan bersurat yang dilampiri kajian hukum kepada KPK-RI maupun Dewan Pengawas KPK-RI dan PPATK-RI untuk segera dilakukan memeriksa kekayaan arus keuangan negara pada Walikota Pangkalpinang sebagai pejabat daerah," bunyi pernyataan tertulis DPC Permahi Babel yang diterima WartaBulukumba.com pada Rabu, 19 April 2023.
Selain itu, DPC PERMAHI BABEL juga akan membuat laporan yang dilampiri kajian hukum kepada Ombudsman-RI untuk memeriksa dugaan mal-administrasi yang perpotensi terjadi ketika pejabat atau keluarga melakukan prilaku pamer hidup mewah.
"Pada aspek publik kami akan membuat laporan yang dilampiri kajian hukum kepada Ombudsman-RI untuk memeriksa dugaan-dugaan mal-administrasi yang perpotensi terjadi ketika pejabat atau keluarga ketika melakukan prilaku pamer hidup mewah," imbuh pernyataan DPC Permahi Babel.***
