WartaBulukumba - Kota Makassar kembali disergap banjir.
Terlihat air meluber dimana-mana, arus kendaraan melambat. Bahkan tak jarang, pengemudi harus bersabar menunggu air surut untuk melewati arus banjir.
Serangan hujan yang turun menderas hari ini, Jumat, 18 November 2022 dimulai sejak tadi pagi, sekira pukul 05.20 WITA.
Baca Juga: Mengenang 'Jenderal Terakhir' dari Bulukumba
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda hujan akan mereda.
Direktur Eksekutif LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI), Syamsir Anchi melontarkan pandangannya bahwa hukum alam tidak bisa ditolak, namun bagaimana kesiapan menghadapi musim penghujan, penyebab banjir, dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup beserta lingkungan sekitarnya.
Anchi melontarkan kritik bahwa banjir tak lepas dari sistem tata kelola ruang yang amburadul, pembangunan perumahan yang menjamur, perencanaan yang abai terhadap dampak lingkungan, aturan Amdal yang dilabrak, buruknya drainase, dan pembuangan air yang tidak jelas menjadi biang kerok langganan banjir di kota Makassar.
Baca Juga: Innalillah, teaterawan senior asal Bulukumba Fahmi Syariff tutup usia
"Fenomena melabrak aturan bukan persoalan baru, di mana-mana, aturan diabaikan, dan lebih parahnya lagi, pembangunan umumnya tidak melibatkan partisipasi masyarakat sekitar," terang Anchi.
Dia juga menyebutkan ihwal menjamurnya pembangunan perumahan di kota-kota besar, termasuk di kota Makassar, masyarakat sekitar area dimana komplek perumahan dibangun, cenderung tidak dilibatkan dalam proses, mulai dari survei lapangan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap akhir.
Akibatnya, lanjut Anchi, dampak mengenai lingkungan sekitarnya juga cenderung diabaikan.
Baca Juga: Kebakaran hebat lahap tribun Lapangan Pemuda di Benteng Selayar
"Kalau sudah begini, pasti ada yang korban, saling tuding banjir kiriman, bahkan di pinggiran jalan berbukit, sering terjadi longsor, banjir bandang, dan lain-lainnya," ungkapnya.
Dia juga menyebutkan kondisi ini diperparah dengan buruknya sistem drainase.
"Pengalaman di Kota Makassar, hanya drainase yang berada di jalan poros yang sering dikeruk oleh petugas dari masing-masing kelurahan di Kota Makassar," bebernya.
Baca Juga: Sudah sepekan nelayan Selayar tidak melaut, harga solar bersubsidi naik Rp 25 ribu per liter
Padahal, lanjut Anchi, saluran air di pemukiman bagian dalam, bukan di jalan poros, terjadi pendangkalan secara massif akibat erosi, tumpukan sampah, material, sehingga saat hujan turun, sangat rawan banjir.
"Sejatinya, pembangunan harus melibatkan partisipasi semua pihak-pihak terkait, termasuk prosesnya yang benar, aturan undang-undang dijalankan, dan mengkaji dampak lingkungan di masa mendatang," tandasnya.***