Network
"Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu, kami telah bersepakat membentuk panitia kerja pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.
Sejatinya, dia mengaku tidak menafikan fakta bahwa persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Lantaran itulah dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR.
Baca Juga: Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf: PAUD adalah investasi masa depan
Untuk diketahui, Kementerian Sosial akhirnya mendata ulang penerima bansos. Ada 21,156 juta data yang dinonaktifkan.
Kemudian per 1 April 2021 Kementerian Sosial meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen dukcapil Kemendagri.***
