Network
"Makanya kita kebut. Program dengan elektronik kita akseskan dengan data kependudukan seperti akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," kata Risma.
Perpres Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial memuat sejumlah perubahan pada organisasi dan tata kerja organisasi.
Menteri Sosial menyatakan susunan organisasi yang baru bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dalam menyasar target program pemerintah.
Baca Juga: Petani muda ini sebut Pemkab Bulukumba lakukan penggusuran tanpa solusi di Pantai Merpati
Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi dan Restrukturisasi Organisasi oleh Menteri Sosial dapat menyebabkan keterlambatan pada penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan BPNT alokasi Januari 2022.
Ditakik dari RingtimesBanyuwangi.com, Sabtu 12 Februari 2022, Menteri Sosial, Tri Rismaharini telah mengintruksikan kepada Bank Himbara selaku pihak penyalur untuk mempercepat proses penyaluran bansos alokasi tahun 2021.
Apabila penyaluran bansos alokasi 2021 telah 100 persen selesai, maka bantuan pemerintah alokasi tahun 2022 akan segera disalurkan kepada para KPM.
Dikutip dari keterangan resmi Humas Pemkab Bulukumba, Sabtu, Kepala Dinas Sosial Andi Mappiwali mengatakan, sosialisasi telah berakhir di semua kecamatan, selanjutnya pihaknya akan mengawal verifikasi dan validasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Nanti ada Musdes dan Muslu. Di situ nanti akan hadir kepala desa, kepala dusun, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat,” katanya.
