Network
WartaBulukumba.Com - Bendungan Paselloreng masih menyisakan 'koreng' di wilayah hukum terkait kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan tanah.
LSM PILHI mendesak Kejati Sulsel segera tetapkan tersangka dugaan kasus korupsi Rp75,6 miliar terkait pembebasan lahan Bendungan Paselloreng.
Kejati Sulsel dinilai lamban. LSM PILHI menyorot kinerja, dan mendesak pihak Kejati Sulsel segera menetapkan tersangka dalam kasus pembebasan lahan Bendungan Paselloreng.
Direktur LSM PILHI, Syamsir Anchi, menegaskan bahwa semestinya pihak Kejati Sulsel telah menetapkan para tersangka dalam kasus pembebasan lahan Bendungan Paselloreng.
Baca Juga: Gonjang-ganjing kasus dugaan pungli di SMUN 23 Makassar: Koordinator FAKK mengaku mendapat teror
"Hemat saya, semestinya pihak Kejati Sulsel sudah bisa menetapkan para tersangka dalam kasus ini," tegas Anchi, panggilan akrab Syamsir Anchi, ketika dimintai tanggapan oleh awak media di Makassar pada Ahad, 3 Septemebr 2023.
Ia melanjutkan, sebenarnya kasus pembebasan lahan Bendungan Paselloreng, sederhana saja, karena peran para terduga korupsi cukup jelas, kemudian dari modus yang diduga dilakukan para terduga juga sangat jelas.
"Jadi, kelamaan menurut saya, dan ini bisa berpotensi menghilangkan barang bukti, data atau dokumen terkait pembangunan fisik bendungan Paselloreng," tandas pendiri sekaligus Direktur Eksekutif LSM PILHI ini.
Ia menjelaskan, semestinya, pihak Kejati Sulsel tidak mengulur-ngulur waktu, bisa berfokus di situ. Lagi pula tanah yang dibebaskan itu adalah diduga lahan negara yang kemudian diduga dipecah-pecah oleh mafia tanah, dan oknum pejabat, sehingga jelas siapa yang bisa dijadikan para tersangka.
